Sindiran Pedas Iwan Sumule: Presiden Jokowi Sudah Seperti ‘Bebek Lumpuh’, Tak Didengar dan Diikuti

Terkini.id, Jakarta – Ketua Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule menilai bahwa Presiden Jokowi (Joko Widodo) saat ini sudah seperti “bebek lumpuh” yang tidak didengar ataupun diikuti.

Hal ini ia sampaikan saat merespons Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian pertanian terkait “hargaTBS pasca penguman presiden tentang pelarangan ekspos RBD palm oleoin”.

Salah satu isi SE tersebut adalah bahwa yang dilarang ekspor tanggal 28 April 2022 nanti bukanlah olahan minyak sawit berupa Crude Palm Oil (CPO).

Baca Juga: Bahas Apa? Kapolri dan Panglima TNI Saat Dipanggil Oleh Presiden...

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Pemeirntah akan melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Pernyataan ini pun menimbulkan asumsi bahwa bahan baku minyak goreng yang dilarang adalah CPO.

Namun, SE Dirjen Perekbunan itu menegaskan bahwa CPO tidak termasuk produk kelapa sawit yang dilarang diekspor.

Baca Juga: Effendi Simbolon Setuju Masa Jabatan Jokowi Ditambah, Anthony Budiawan: Luar...

Terkait inilah, Iwan Sumule menanggap kesan bahwa Presiden Jokowi sudah tak lagi dianggap sebagai pemimpin negara.

“Alamak! Bagaimana tidak, presiden telah resmi melarang ekspor Migor dan CPO, tapi omongan presiden dibantah hanya sekelas dirjen,” kata Iwan Sumule.

“Presiden Jokowi sudah seperti ‘Bebek Lumpuh’, tak didengar dan diikuti,” sambungnya, sebagaimana dilihat di akun Twitter pribadinya pada Rabu, 27 April 2022.

Baca Juga: Effendi Simbolon Setuju Masa Jabatan Jokowi Ditambah, Anthony Budiawan: Luar...

 

Bersama pernyataannya, Iwan Sumule melampirkan Surat Nomor 165/KB.020/E/04/2022 perihal Harga Tandan Buah Segar (TBS) Pasca Pengumuman Presiden tentang Pelarangan Ekspor RBD Palm Olein yang diedarkan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Surat Edaran yang dibuat tanggal 25 April 2022 dan ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan Kementan, Ali Jamil ini berisi tiga poin.

Pertama, Kementan mendapat laporan dari beberapa dinas yang membidangi perkebunan, petani kelapa sawit (asosiasi petani sawit), serta petugas penilai usaha perkebunan (PUP) dari berbagai provinsi.

Laporan ini terkait adanya beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) diduga menetapkan harga beli TBS secara sepihak dengan kisaran penurunan Rp 300-1.400 per kilogram.

“Kondisi tersebut berpotensi melanggar ketentuan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Pekebuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 01 tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun dan bisa menimbulkan keresahan, selanjutnya bisa berpotensi menimbulkan konflik petani sawit dengan PKS,” demikian tertulis dalam poin pertama.

Kedua, ditegaskan bahwa CPO tidak termasuk ke dalam produk kelapa sawit yang dilarang diekspor.

“Pelarangan ekspor hanya diterapkan kepada RBD Palm Olein (tiga pos tariff): (a) 1511.90.36 (RBD Palm Oil dalam kemasan bersih tidak melebihi 25 kg), (b) 1511.90.37 (lain-lain, dengan nilai lodine 55 atau lebih tetapi kurang dari 60), (c) 1511.90.38 (lain-lain).

Ketiga, sehubungan dengan poin pertama, Kementan meminta bantuan kepada para gubernur untuk mengirimkan surat edaran kepada para Bupati/Walikota sentra sawit, agar perusahaan sawit di wilayahnya tidak untuk menetapkan harga beli TBS pekebun secara sepihak di luar harga beli yang ditetapkan Tim Penetapan Harga TBS tingkat provinsi.

Kemudian, gubernur diminta memberikan peringatan atau memberikan sanksi kepada perusahaan atau PKS yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018.

Dilansir dari Tempo, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Veri Anggrijono menjelaskan bahwa peraturan mengenai larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya masih disusun.

Sebab, kata Veri Anggrijono, aturan ini juga perlu dibahas bersama kementerian/lembaga lainnya. Ia juga membenarkan bahwa pelarangan ekspor hanya para RBD Palm Olein dan bukan CPO.

“Ya, lengkapnya mohon bersabar dikit ya,” tuturnya melalui pesan singkat, Selasa, 26 April 2022.

Bagikan