Soroti Kebijakan Ojol Day Pemkot Makassar, Ketua Organda Sulsel: Jangan Diskriminatif

Soroti Kebijakan Ojol Day Pemkot Makassar, Ketua Organda Sulsel: Jangan Diskriminatif

FD
Fachri Djaman

Penulis

Terkini.id, Makassar – Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto menerapkan kebijakan Ojol Day setiap hari Selasa.

Kebijaka Ojol Day ini mewajibkan seluruh Aparatur Negeri Sipil (ASN) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menggunakan jasa transportasi daring baik motor maupun mobil.

Selasa 20 September 2022, merupakan hari perdana pelaksanaan Ojol Day. Mereka yang memang berkantor di Balai Kota Makassar, wajib datang menggunakan berbagai jenis ojek online.

Setiba di kantor, mereka berfoto dengan pengemudi ojol lalu dilaporkan ke pimpinan, jika mereka datang sudah menggunakan ojol.

Danny Pomanto mengatakan, Ojol Day ini diharapkan menjadi awal bagi lahirnya budaya baru di kalangan masyarakat Makassar. Membudayakan menggunakan transportasi publik. 

Baca Juga

“Ojol sebagai langkah awal, dan akan diperluas ke transportasi publik lainnya. Harapannya, masyarakat akan memanfaatkan transportasi publik secara massal. Tidak hanya dari kalangan ASN namun juga bagi masyarakat secara umum,” seru Danny Pomanto.

Program Ojol Day itu juga jadi pertanyaan Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sulawesi Selatan (Sulsel), Zainal Abidin. 

“Apakah program itu berpihak bagi warga kecil?” tanyanya.

Bagi Zainal, kebijakan itu tidak berpihak kepada sopir angkutan kota. Kebijakan Ojol Day di Makassar jelas sangat diskriminatif bagi pekerja transportasi publik pada umumnya.

Seharusnya kata Zainal, yang dilakukan pemerintah menggunakan angkutan umum. 

“Silakan masyarakat memilih mau naik Petepete, ojol, ojek atau bentor. Tapi jangan ditekan seperti itu. Jangan diskriminasi. Kita ini semua warga Makassar. Kebijakan itu secara tidak langsung mengatakan bahwa pegawai tidak usah naik Petepete (angkutan kota), tidak usah naik bentor. Oleh karena itu, sopir sebenarnya keberatan dengan program itu,” katanya.

Zainal menambahkan, pemerintah seharusnya meminta masyarakat menggunakan kendaraan umum jika tujuannya untuk menekan inflasi akibat kenaikan harga BBM. Sebab, tarif kendaraan umum seperti Petepete masih lebih murah dibandingkan dengan tarif ojol.

“Jangankan ASN, masyarakat yang ingin naik angkutan umum saja supaya jangan terlalu banyak biaya. Karena petepete ini dari Sentral ke Sudiang Rp9.000, itu kan menekan inflasi. Coba kalau naik ojol ke sana, pasti siapkan uang Rp100.000. Kan bukan menekan itu. Tapi menaikkan,” pungkas Zainal.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.