Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta, Kamis 11 Juni 2026.Kegiatan yang berlangsung di Pusdiklat Kepemimpinan LAN RI dan Gedung Merah Putih KPK RI tersebut merupakan bagian dari upaya KPK dalam memperkuat nilai-nilai integritas dan antikorupsi di kalangan penyelenggara negara.PAKU Integritas dirancang untuk membangun karakter kepemimpinan yang berintegritas, beretika, dan mampu menjadi teladan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat

Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK RI Wilayah IV mengunjungi DPRD Kota Makassar dalam rangka menyampaikan sejumlah Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pada Pemerintahan Daerah, Selasa, 14 November 2023..

Chusnul Chotimah pegiat media sosial menanggapi berita disalah satu media yang memberitakan mengenai penilaian pengamat tentang KPK beri harapan tindak lanjuti penyelidikan Formula E.

Kabupaten Gowa menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia pada program Desa Antikorupsi

Pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD yang menyebutkan ada menteri yang minta setoran dari dirjen hingga Rp 40 miliar, mendapat tanggapan keras dari pegiat media sosial, Nicho Silalahi.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menjelaskan terkait perbedaan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dahulu dan sekarang.

Eks Ajudan Gubernur nonaktif Sulsel, Nurdin Abdullah (NA), Syamsul Bahri (SB) dengan tegas menyebut, Nurdin Abdullah tak pernah meminta dana operasional kepada kontraktor manapun.

Wakil ketua Banggar DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Fachruddin Rangga menyampaikan keluh kesahnya kepada KPK RI terkait aturan yang membatasi tentang kewenangan Pemerintah Provinsi dalam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Erik Horas. Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dan