Tambang Batuan di Pinrang, Ancaman Serius untuk Warga Ta’e dan Lingkungan Sekitar

Tambang Batuan
Konferensi pers WALHI Sulsel untuk mendesak aktivitas tambang dan kriminalisasi warga Ta'e dihentikan.

Terkini.id, Makassar – Sekitar 40 hektar sawah di Kelurahan Temmassarange, Pinrang, tercemari aktivitas tambang galian batuan di Gunung Paleteang. Konflik antara warga dan perusahaan pun tak terelakkan.

Sejak perusahaan tersebut masuk pada 2007, hasil panen sawah warga perlahan mengalami penurunan. Upaya Warga Ta’e untuk bertahan hidup pun semakin sulit. Pasalnya, mereka menggantungkan hidup dari hasil panen di sawah.

Hanafi, (67), pensiunan Kementerian Agama itu memutuskan menjadi koordinator warga untuk memperjuangkan hak mereka yang terenggut akibat galian tambang mencemari perkampungan.

“Sebelum ada tambang, hasil panen sawah ada 12 karung. Sekarang sisa 4 karung,” kenang Hanafi, Kamis, 19 November 2020.

Hanafi memaparkan dampak negatif galian tambang tersebut bagi warga, antara lain, mencemari kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat terganggu akibat debu beterbangan di sepanjang jalan.

Menarik untuk Anda:

Sekitar 100 kendaraan mobil tongkang beroperasi setiap hari melewati perkampungan warga. Belum lagi, suara alat berat yang meraung menggangu kenyamanan warga.

“Getaran kendaraan tak ada habisnya, mulai setelah salat subuh sampai tengah malam, tidak ada putus-putusnya,” ungkapnya.

Waktu istirahat warga pada malam hari pun terganggu, akibat klakson dan suara mobil tongkang yang melewati perkampungan tanpa jeda. 

Selain itu, jalan tani di tengah persawahan, yang mulanya diperuntukkan untuk pejalan kaki, jalan setapak, melebar menjadi 8 meter. Bahkan saat ini sudah bertambah sampai 11 meter.

Akibatnya, lahan sawah warga pun menjadi semakin sempit dengan hasil panen yang juga makin menurun.

“Setiap mobil tongkang itu lewat dia akan menghambur debu ke arah persawahan dan itu merusak dan berdampak pada hasil panen yang menurun,” ungkapnya.

Selain hasil panen menjadi berkurang, perusahaan tambang tersebut juga mengancam keberlangsungan cagar budaya yang berada di gunung tempat penggalian tersebut.

“Ada cagar budaya di puncak gunung, kuburan tua (Ponro Kanni) yang biasa dikunjungi wisatawan dari daerah Pinrang dan dari daerah lain untuk berziarah terancam hilang,” kata dia sambil menjelaskan bahwa kuburan tua tersebut sudah dipindahkan di lereng gunung.

Ponro Kanni merupakan kuburan cina yang dianggap sakral dan memiliki nilai tersendiri, terkhusus di lingkungan Ta’e. Ponro Kanni dulunya merupakan media yang digunakan sebagai tempat ritual syukuran setelah para petani melakukan panen.

Hanafi bercerita, sebelum tambang masuk di daerahnya, ia masih bisa menikmati hamparan alam yang hijau, pohon rindang dan udara yang sejuk. Ingatan itu sudah 13 tahun lalu. 

“Setelah adanya tambang, Gunung Paleteang tersebut menjadi gundul, saat musim hujan lumpurnya turun mencemari sawah warga,” keluhnya.

Selain bersengketa dengan perusahaan, warga pun sering kali mendapat teror dari aparat kepolisian. Ia dan beberapa warga yang lain sering dipanggil kepolisian dengan alasan menghalangi operasi tambang.

Pihak kecamatan pun, kata dia, seringkali mengingatkan untuk tak melawan pengusaha tambang dengan dalih akan ada tuntutan balik.

Namun ancaman tersebut tak menyurutkan niatnya untuk memperjuangkan hak yang direnggut oleh perusahaan galian tambang tersebut. 

Hanafi masih ingat, pengusaha tambang tersebut pernah berujar bila warga ingin melawan dirinya harus menyiapakan banyak uang.

“Uangmu buat sama tinggi dengan kepalamu kalau mau melawan saya,” kenang Hanafi mengulang perkataan itu.

“Jangan kriminalisasi warga, tuntutan kami belum selesai. Saya minta tambang di atas ditutup karena daya rusaknya sudah luar biasa bagi warga,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Tim Kajian WALHI Sulsel, Slamet Riadi memaparkan temuan investigasinya. Hasilnya, WALHI menemukan sejumlah pelanggaran terhadap tambang galian batuan tersebut.

Selain itu, WALHI juga menemukan keanehan lantaran tak menemukan nama perusahaan penambang tersebut. Kendati nama pengusaha tersebut bernama H. Arsyad, seorang pengusaha yang juga memiliki sejumlah perusahaan di Kalimantan.

“Sejak berdirinya usaha pertambangannya di Bulu Paleteang, masyarakat yang menetap di sekitar lokasi tidak pernah mendapatkan informasi, melihat dokumen perizinan, papan informasi, dan konsultasi publik terkait adanya penambangan di lokasi Bulu Paleteang,” ungkapnya.

Berdasarkan fakta lapangan, WALHI menyebut kuat dugaan perusahaan tersebut beroperasi secara ilegal, kendati telah memiliki izin, namun pihak penambang mengabaikan prosedur. 

Kerusakan Lingkungan 

Slamet menemukan sawah warga mendapatkan sedimen saat musim hujan berupa lumpur dan pasir yang berasal dari lokasi penambangan. Akibatnya, sebagian sawah warga mengalami gagal panen.

“Ketika debu menutupi daun menghambat proses metabolisme padi,” ungkapnya.

Selain itu, Slamet menyebut pencemaran mutu udara memberi ancaman terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak dan bayi lantaran meningkatnya polusi udara.

“Saat ini sudah banyak warga yang mengalami gangguan pernafasan,” ungkapnya.

WALHI Sulsel pun mendesak kepolisian daerah Sulsel untuk menindak keras tambang galian batuan yang diduga beroperasi secara ilegal. Juga meminta menindak oknum kepolisian Kab. Pinrang yang melakukan intimidasi dan kriminalisasi terhadap warga.

Serta, mendesak pengusaha tambang mengembalikan fungsi jalan tani di lingkungan Ta’e.

“Melakukan ganti rugi terhadap masyarakat setelah adanya aktivitas tambang di Gunung Paleteang,” pungkasnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Gelar Webinar, KPA Khatulistiwa Pinrang Bahas Persoalan Lingkungan Hidup Pasca New Normal

Kelompok Konservasi Madani Lepas Ratusan Penyu ke Laut Pantai Lowita Pinrang

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar