Tanggapi Pernyataan Pemkot Makassar Soal Pemblokiran Server, Dirjen Dukcapil Bilang Begini

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh. (Foto Realita)

Terkini.id, Makassar – Pernyataan pers rilis yang disebar oleh salah satu Staf Khusus Pj Wali Kota Makassar M Ridha Rasyid terkait penyebab pemblokiran server Dukcapil Kota Makassar terkesan membela diri.

Pasalnya, salah satu poin dalam pers rilis tersebut menyebutkan bahwa surat dari Kementerian Dalam Negeri No 821.2/7293/Dukcapil, baru diberitahukan ke Pj Wali Kota pada tanggal 7 Januari 2019.

Mengetahui hal itu, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh pun merasa geram.

Zudan menganggap pers rilis yang disebar oleh Staf Wali Kota Makassar hanya bersifat pembelaan dari Pemerintah Kota Makassar.

“Iya itu hanya membela diri,” kata Prof Zudan saat dikonfirmasi melalui pesan whatsApp, Rabu, 8 Januari 2020, kemarin.

Padahal, lanjut Zudan, jauh sebelumnya pihak Kemendagri telah menyampaikan kepada Pj Wali Kota Makassar untuk mengembalikan semua pejabat Disdukcapil yang dimutasi.

“Padahal kami sudah sampaikan sejak September 2019 lalu,” ungkap Prof Zudan.

Namun, lanjutnya, apabila Pj Wali Kota Makassar menganggap baru mengetahui beberapa hari lalu seperti yang disebutkan pada pers rilis tersebut maka kondisi internal Pemerintah Kota Makassar perlu diperbaiki.

“Koordinasi internal Kota Makassar saya rasa perlu diperbaiki,” pungkasnya.

Komentar

Rekomendasi

Makassar Jadi Tuan Rumah Konferensi Internasional Kota Cerdas

PAN Resmi Serahkan Surat Tugas ke None Untuk Pilwali Makassar 2020

NasDem Beri Tugas Danny Pomanto Selama 14 Hari

NasDem Usung Danny Pomanto di Pilwali Makassar 2020

Disangka Tujuan Politik, Pendataan Dasawisma Tuai Respons Negatif Masyarakat

Tutupi Kebocoran PAD, PD Parkir Makassar Raya Ingin Berdayakan Jukir Liar

Perwali Makassar Soal Penertiban Minuman Beralkohol Dinilai Tak Efektif

Muhammad Ismak Maju Atau Mundur di Pilwali Makassar 2020?

Palsukan KTP Masyarakat, Calon Perseorangan Pilwali Makassar Bisa Dipidana

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar