Terima Kunjungan Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga PKS Takalar, Ini Kata Meity Rahmatia

Terkini.id, Makassar — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak kenal lelah untuk terus memperjuangkan aspirasi rakyat, demikianlah Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Takalar lakukan kunjungan silaturrahmi ke Fraksi PKS DPRD Sulawesi Selatan. Rabu, 23 Oktober 2019.

Kunjungan yang diterima langsung oleh Hj Meity Rahmatia didampingi ketua Fraksi PKS Sulsel Hj Sri Rahmi SAP M Adm KP merupakan agenda dari Partai Keadilan Sejahtera Takalar untuk membahas langkah-langkah strategis partai kedepan.

Hj Meity Rahmatia mengatakan, kunjungan teman-teman dari PKS Takalar ini selain silaturahmi juga mendiskusikan langkah-langkah kerja kepartaian kedepannya, misalnya : Pembentukan RKI (Rumah Keluarga Indonesia) pada tiap kecamatan, seminar parenting, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan perempuan politik dan kegiatan sosial lainnya.

“Kami di DPRD bersama teman-teman di dewan akan bekerja melayani masyarakat dan bekerjasama dengan bidang BPKK PKS untuk mengawal aspirasi masyarakat yang ada di dapil kami masing-masing dan Sulawesi Selatan pada umumnya,” ujar anggota DPRD asal Dapil Gowa, Takalar ini.

“Kita harus banyak membentuk kelompok-kelompok ibu-ibu kreatif yang bernilai ekonomi, dengan demikian secara tidak langsung pula kita telah membuka lapangan kerja kan,” tambahnya.

Kehadiran Ketua Bidang BPKK DPD PKS Takalar, Khaeriyah Kasau beserta beserta rombogan disambut baik pula oleh ketua fraksi PKS Sulsel, Hj Sri Rahmi, menurutnya, ini langkah membangun sinergi yang baik antara anggota dewan dan struktur (Pengurus PKS).

“Kunjungan seperti ini membangun sinergi yang baik antara anggota dewan dan struktur dan ini mutlak dilakukan agar manfaat yang dirasakan masyarakat lebih besar,” ujar Bunda sapaan Hj Sri Rahmi.

Kedepan ini, Menurut Bunda, banyak program-program tentang keperempuanan yang akan kita sosialisasikan, seperti perda tentang pengarusutamaan gender, perda perlindungan anak dan beberapa perda lain yang nanti kegiatannya bisa sinergi dengan BPKK.

Berita Terkait
Komentar
Terkini