Terkini.id, Jakarta – Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengajak netizen melakukan perlawanan di sosemed terkait penolakan kenaikan BBM. Ia memandang bahwa kenaikan harga BBM akan mengancam masa depan kaum milenial dan generasi Z.
Menurutnya, kenaikan harga BBM juga akan menaikkan kebutuhan harga bahan pokok, dan juga biaya sekolah yang menyusahkan para orang tua.
“Biaya sekolah akan menjadi tinggi. Biaya makanan akan melambung tinggi. Biaya transportasi tak terkejar lagi. Dan semua akan mengalami kesulitan,” kata Iqbal di kompleks parlemen Selasa 6 September 2022, dikutip dari CNN Indonesia.
Oleh sebab itu, Said Iqbal juga mengajak semua elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan melalui sosial media.
“Karena itu partai buruh, organisasi buruh, organisasi petani dan lainnya menyerukan netizen melakukan perlawanan melalui sosmed. Ketik, gunakan jari-jarimu,” ucapnya.
- 50.000 Buruh Demo Hari Ini di Depan Istana Akan Suarakan 6 Tuntutan
- Jokowi Berharap Tahun 2024 Tak Ada Lagi Kemiskinan, Bachrum Achmadi: Pembodohan Publik!
- Polemik pernyataan Kombes Setyo, Poengky Indarty Buka Suara!
- Aksi Demonstrasi Kenaikan BBM Ditengah G20, Anthony Budiawan: Harusnya Pemerintah Berpikir..
- Foto Puan Maharani Dibakar, PDIP: Ya Saya Sih Lucu Saja
Iqbal menyatakan akan terus menggelar aksi hingga Desember mendatang jika pemerintah tak mencabut
keputusannya menaikkan harga BBM.
Dia menegaskan bahwa aksi penolakan ini akan terus meluas di sejumlah daerah dan digelar secara rutin setiap bulan serta bahkan hingga setiap pekan.
Menurut Iqbal, tuntutan masyarakat beberapa kali pernah diterimah pemerintah lewat Omnibus Law di MK dan BPJS. Oleh sebab itu dia meyakini Presiden akan mendengar suara rakyat terkait kenaikan harga BBM.
“Kami berkeyakinan bahwa Bapak Presiden Jokowi akan mendengar suara rakyat di samping suara elite para partai politik dan elite menteri yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat,” katanya.
Adapun aksi buruh kali ini membawa empat tuntutan terlepas dari pada menolak kenaikan harga BBM.
Buruh juga mendesak pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja, meminta kenaikan UMK, dan mendesak DPR membentuk Panja atau Pansus BBM.