Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Wakil Ketua KPK Lili Pintauli diketahui akan menjalani sidang etik. KPK yakin bahwa Dewas bakal profesional, Selasa 5 Juli 2022.
Pihak KPK menerangkan bahwa Dewas akan profesional tanpa terpengaruh oleh hal yang seharusnya tidak mempengaruhi independensi mereka itu.
“Pada prinsipnya KPK menghormati seluruh proses di Dewas sebagaimana tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 37B UU KPK. KPK menyakini, setiap tahapan dilakukan secara profesional sesuai fakta dan penilaian Dewas,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin 4 Juli 2022.
Ali menyatakan bahwa pihaknya percaya Dewas KPK bakal mengumumkan hasil sidang etik Lili pada masyarakat secara transparan. Ali juga meminta seluruh pihak agar menghormati proses yang sementara dilakukan oleh Dewas KPK tersebut.
“Hasilnya pun akan disampaikan kepada masyarakat sebagai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” imbuhnya.
- Presiden Joko Widodo Telah Tandatangani Surat, Lili Pintauli Resmi Keluar dari KPK?
- Lili Pintauli Mundur dari Jabatan Sebagai Wakil Ketua KPK, Sidang Etik Gratifikasi Gugur
- Firli Bahuri Datangi Dewan Pengawas KPK Jelang Pembacaan Putusan Sidang Etik Lili Pintauli
- Berikut Alasan Lili Pintauli Tak Hadir di Sidang Etik Menurut KPK
- Soal Sidang Etik Lili Pintauli, Tak Ada Opsi Sanksi Pecat
“Oleh karenanya, mari kita hormati proses yang sedang berlangsung ini, karena penegakan kode etik oleh Dewas adalah bagian untuk memperkuat pemberantasan korupsi KPK,” ucap Ali.
Di samping itu, ancaman telah menanti jelang sidang etik untuk Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengenai dugaan penerimaan fasilitas MotoGP Mandalika itu. Pada sidang etik tersebut, tidak terdapat opsi sanksi pemecatan bagi Lili.
Seperti diketahui bahwa persidangan etik buat Lili tersebut bakal digelar secara tertutup, kecuali pembacaan putusannya.
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Dewas KPK (Perdewas) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Lebih tepatnya aturan tersebut tercantum pada Pasal 8 ayat (1), yang isinya adalah:
Bahwa Majelis menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik secara tertutup, kecuali pada pembacaan putusan yang bakal dilakukan secara terbuka.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.