Masuk

Terseret Isu Ijazah Palsu, Presiden Jokowi Digugat?

Komentar

Terkini.id, Jakarta – Terkait isu ijazah palsu baru-baru ini yang telah menghebohkan publik. Kini orang nomor satu Indonesia Presiden Jokowi Digugat.

Diketahui Presiden Jokowi digugat oleh penulis buku karena diduga memalsukan ijazah sekolah.

Sosok yang berani mengguggat Presiden Jokowi itu adalah Bambang Tri Mulyono. Diketahui Bambang ternyata merupakan penulis buku Jokowi Undercover. 

Baca Juga: Asrama Mahasiswa Nusantara Mulai Dibangun di Makassar

Dalam gugatan Bambang tersebut, Presiden Jokowi diduga memalsukan ijazah saat Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 silam. 

Berikut ini penjelasannya.

Adapun klrafikasi dari dugaan tersebut  perihal Digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta.

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Jokowi Himbau Jangan Ada Gesekan Sosial dan Adu Domba Politik

Presiden Jokowi didugat ke Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2022. Ini terkait dugaan ijazah palsu yang digunakannya saat proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 2019 hingga 2024. 

Pengklasifikasian perkara perbuatan melawan hukum. Dikutip Terkini.id dikutip dari Suara.com. Rabu, 5 Oktober 2022.

Gugatan tersebut diklasifikan sebagai Perkara Perbuatan Melawan Hukum. Adapun gugatan kepada Presiden Jokowi tersebut didaftarkan dengan nomor perkara:592/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Terdapat 4 tergugat.

Sosok yang didugat Bambang tak cuma Presiden Jokowi. Ternyata, ada tiga orang lainnya yang juga ikut kena “getah” digugat penulis buku itu atas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. 

Baca Juga: Heboh, Pernyataan Jokowi Seputar Pemimpin Rambut Putih, Denny Siregar: Bukan Ganjar, Bapak Rambutnya Hitam

Mereka adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Tergugat II, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai Tergugat III, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemenristekdikti (Kemenristek) sebagai Tergugat IV. 

Sementara itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan bahwa gugatan itu mengenai Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni membuat keterangan tidak benar dan/atau memberi dokumen palsu.

Adapun dokumen yang diduga dipalsukan adalah Dokumen ijazah atau bukti kelulusan dari jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Joko Widodo.

Namun, kian beredarnya informasi tersebut, kini kian disebut cuma prank

Gugatan itu pun menjadi sorotan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono. 

Menurutnya, gugatan kepada Presiden Jokowi hanya prank. Dini meminta masyarakat tidak menjahili aparat penegak hukum dengan laporan yang mengada-ada.

Dini menyatakan juga agar sumber daya di lemabga hukum seharusnya tidak menangani kasus yang bertujuan mencari sensasi. Personel lembaga hukum seperti pengadilan harus mampu memilah gugatan yang substansial atau tidak.