Tidak Mau Pusing, Pemerintah Tetap Akan Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan
BPJS Kesehatan

Terkini.id, Jakarta – Rencana untuk menaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) BPJS Kesehatan dua kali lipat mulai 1 Januari 2020 terus mendapat sorotan.

Pemerintah tinggal menunggu payung hukumnya berupa Peraturan Presiden (Perpres) untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan tersebut.

Nantinya, iuran BPJS Kesehatan kelas I naik dari Rp 80.000 jadi Rp 160.000 per bulan, kelas II naik dari Rp 51.000 jadi Rp 110.000 per bulan.

Sementara itu iuran kelas III rencananya naik dari Rp 25.500 jadi Rp 42.000 per bulan. Sejauh ini, kenaikan iuran tersebut belum bisa dipastikan karena ditolak DPR.

Pemerintah terlebih dahulu diminta memperbaiki carut marut data keanggotaan BPJS Kesehatan kelas III sebelum memutuskan kenaikan iurannya.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR dari Fraksi partai oposisi dan pemerintah kompak menentang rencana pemerintah tersebut

“Saya enggak setuju kalau iuran masyarakat dinaikan, enggak setuju. Kecuali iuran dari pemerintah dari APBN yang dinaikan,” ujar Anggota Komisi XI Refrizal dari Fraksi PKS, Senin lalu seperti dilansir dari kompascom.

Pemerintah Tidak Pusing

Meskipun mendapat kritik dan penolakan, pemerintah tetap jalan terus dengan rencananya menaikan iuran BPJS Kesehatan. Ibarat pribahasa, anjing menggonggong, kafilah berlalu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai wajar rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta kelas I dan II. Menurutnya, bila iuran tak dinaikkan, justru BPJS Kesehatan akan sulit memberikan pelayanan prima.

Saat ini, kata dia, besaran iuran peserta tidak mampu menanggung biaya pengobatan dan perawatan pasien. Akibatnya BPJS Kesehatan terus-terusan defisit.

“Kalau ingin memberikan kesejahteraan untuk masyarakat harus dinaikkan (iuran BPJS Kesehatan),” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 4 September 2019.

Di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta masyarakat menerapkan mindset bahwa sehat itu mahal menyusul rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

“Semua Masyarakat harus memahami itu. Jangan mengembangkan sehat itu murah. Nanti repot. Sehat itu mahal, perlu perjuangan,” kata Moeldoko.

Sedangkan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyebut Perpres payung hukum kenaikan iuran BPJS Kesehatan tengah dalam proses penyusunan.

Puan tidak memberi waktu pasti kapan Perpres akan diteken. Namun ia optimis Perpres bisa terbit pada Oktober 2019, sebelum periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berakhir pada 20 Oktober mendatang.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
Bisnis

Kalla Aspal Rayakan HUT ke-31 Tahun

Terkini.id, Makassar – 31 tahun yg lalu, tepatnya pada 07 Desember 1998 Kalla Group mendirikan Kalla Aspal yang menjadi Perusahaan Agen Aspal Curah dari
Bisnis

Ganti Kartu Pelanggan Telkomsel Tetap Gratis

Terkini.id, Makassar – Telkomsel konsisten mengajak pelanggan untuk menjadi bagian dari eksosistem 4G LTE dengan memberikan kemudahan dan penawaran agar segera dapat beralih ke