Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Makassar telah menyepakati dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5,6 Triliun.
Sebelum ditetapkan, DPRD Makassar telah melaksanakan Rapat Paripurna Kesembilan Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2022/2023 DPRD Kota Makassar dengan agenda acara Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Ranperda Kota Makassar Tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
Adapun Pembaca Pendapat Fraksi di antaranya M. Yahya (Fraksi Partai Nasdem), Fasruddin Rusli (Fraksi PPP), A. Pahlevi (Fraksi Gerindra), A. Suharmika (Fraksi Golkar), Arifin Dg. Kulle (Fraksi Demokrat), Galmerrya Kondorura (Fraksi PDIP), Sangkala Saddiko (Fraksi Partai Amanat Nasional), Syamsuddin Raga (Fraksi Indonesia Bangkit), dan Yeni Rahman (Fraksi PKS).
Dikutip dari laman resmi DPRD Kota Makassar melalui Suaracelebes.com, Penetapan tersebut disepakati pada Rapat Paripurna Kedua Puluh Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2022/2023 dengan Agenda Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Kota Makassar Tentang APBD TA 2023, Rabu 30 November 2022.
Adapun rinciannya, yakni target pendapatan sebesar Rp4.784.338.930.840, anggaran belanja Rp5.666.377.647.700, dan defisit sebesar Rp882.038.716.860.
- Komisi B DPRD Makassar Sidak Toko Minol dan THM, Pastikan Izin dan Pajak Tertib
- DPRD Makassar Desak Dinas Pendidikan Larang Acara Perpisahan Siswa di Luar Sekolah
- Anggota DPRD Makassar Irwan Hasan Dorong Warga Aktif Laporkan Kendala Layanan di Kecamatan Mariso
- DPRD Makassar Soroti Pentingnya Akta Kematian dalam Validitas Data Pemilih
- Wali Kota Makassar Sampaikan LKPJ 2025, Ekonomi Tumbuh 5,3 Persen
Defisit ditutupi dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan sebesar Rp892.038.716.860, pengeluaran sebesar Rp10.000.000.000, dan pembiayaan netto Rp882.038.716.860.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo memerintahkam kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan tender lebih dini untuk program di tahun 2023.
Hal tersebut, kata Hasanuddin, dilakukan agar penyerapan anggaran dapat maksimal, sehingga meminimalisir Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
“Terakhir kita perintahkan kepada SKPD untuk melakukan tender lebih dini untuk memaksimalkan penyerapan anggaran masing-masing SKPD dan tentunya ketika itu berlangsung maka Silpa akan dapat diminimalisir,” terangnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto memastikan akan mengawal seluruh proses tender dini setiap OPD.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.