Wakil Ketua KPK Beber Kebobrokan NA Sudah Sejak di Bantaeng: Kami Akan Buktikan

Terkini.id, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meyakini, kejahatan korupsi yang dilakukan Nurdin Abdullah tidak hanya yang berhasil ditemukan saat Operasi Tangkap Tangan atau OTT.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menegaskan, sosok asli Nurdin ternyata tidak seperti apa yang dilihat oleh publik.

Seperti diketahui, Nurdin Abdullah yang dikenal sebagai kepala daerah berprestasi, malah ditangkap KPK atas kasus suap yang dia terima dengan nilai mencapai hingga Rp 5 miliar.

Baca Juga: Saksi JPU Tuntas Beri Keterangan, Kuasa Hukum: Belum Ada Dakwaan...

Pernyataan itu disampaikan Nurul dalam tayangan Sapa Indonesia Pagi Kompastv, Senin 1 Maret 2021 kemarin.

Nurul mengungkapkan, Nurdin bukan kali pertama ini tersandung masalah.

Baca Juga: Kronologi Bupati Kuansing Andi Putra yang Sempat Tak Ditemukan Tim...

Untuk diketahui, rekam jejak Nurdin sejak masih menjabat di Bantaeng sebagai bupati, disebut Nurul tidak semulus yang nampak di publik.

“Bahwa kemudian seakan-akan pada saat masalahnya Pak NA ini hanya ketika masuk pada kancah yang lebih tinggi yaitu di provinsi,” ujar Nurul.

“Bahwa kemudian sebelumnya pada saat di Bantaeng, seakan-akan mulus.

Baca Juga: Kronologi Bupati Kuansing Andi Putra yang Sempat Tak Ditemukan Tim...

Nanti kami akan buktikan bahwa ternyata itu tidak,” tegas Nurul.

Termasuk Kongkalikong Pengusaha-Penguasa

Nurul kemudian menyoroti hubungan antara penguasa di pemerintahan dengan pengusaha, yang dia sebut menjadi pemicu timbulnya kejahatan.

“Yang terjadi di Indonesia ini sampai sejauh ini adalah adanya relasi yang buruk antara pengusaha dan penguasa,” ujar dia.

Ia menyayangkan adanya budaya buruk dalam hubungan antara penguasa dan pengusaha.

“Di Indonesia ini bisnis itu seakan-akan selalu untuk mulus harus ada backing penguasa, itu yang kayaknya perlu pembenahan,” jelas Nurul.

Nurul mengatakan, KPK nanti juga ingin membenahi dunia bisnis di Indonesia, tidak hanya pemerintahannya saja.

“Sehingga kepada siapapun penguasanya, pengusaha itu selalu kemudian berselingkuh,” kata Nurul.

Berdasarkan penjelasan Nurul, akan sulit menghilangkan budaya korupsi jika dunia bisnis tidak dibenahi.

Nurul menjelaskan, penguasa tentu membutuhkan dana besar untuk kepentingan elektoral dan elektabilitas.

“Ketika butuh dana maka kemudian dia butuh relasi yang baik dengan pengusaha,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan soal budaya pengusaha mendekati penguasa supaya berhasil mendapat garapan proyek.

“Sebaliknya, pengusaha seakan-akan untuk dapat proyek, juga butuh backup penguasa,” papar Nurul.

“Ini yang kemudian relasi yang sepertinya benar saja secara bisnis tapi kemudian mengakibatkan ganjaran tindak pidana korupsi,” pungkas Nurul.

Kemudian, Nurul menyoroti soal sistem politik di Indonesia yang masih membutuhkan biaya tinggi bagi mereka yang ingin berpartisipasi.

Bagikan