Warga di Makassar Ramai-ramai Tolak Rapid Test Massal

Menurutnya, posisi seperti itu telah menimbulkan keresahan dan ketidakpastian status medis setelah menjalani rapid test.

“Pemerintah yang tertutup dan minus transparansi akan memicu public distrust. Trust atau kepercayaan publik bisa lahir kalau pemimpin atau komunikator pemerintah bisa menyampaikan informasi kebenaran (truthful information),” kata Luhur.

Oleh karena itu, pemerintah di seluruh tingkatan, kata Luhur, dituntut menyampaikan informasi dengan penuh empati, kejujuran, dan keterbukaan dalam menyampaikan informasi soal rapid test ini.

“Tanpa langkah-langkah komunikasi seperti itu, perlawanan demi perlawanan warga, akan terus terjadi. Sebuah sikap yang sedang mempertaruhkan pengorbanan tenaga medis dan kesehatan, yang sedang berjuang di garis depan perlawanan atas pandemi Covid-19,” tegasnya.

Anggota DPRD Makassar, Wahab Tahir mengatakan hal serupa. Ia menilai, saat ini, masyarakat kurang mendapatkan penjelasan yang baik dari Pemerintah Kota Makassar terkait alat rapid test ini. Sehingga, kata dia, mengakibatkan adanya gelombang penolakan dari warga.

“Inilah peran Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan edukasi, apa itu rapid test, apa Swab, apa PCR. Itukan perlu disampaikan kepada masyarakat,” ucap Ketua Komisi D DPRD Makassar itu.

Wahab menyatakan, masyarakat trauma saat mereka dinyatakan reaktif dan akan melakukan isolasi salama 14 hari. Penolakan rapid test di sejumlah wilayah, kata dia, menjadi perhatian DPRD.

“Yang menggelitik adalah kejadiannya yang hampir bersamaan, serentak dan itulah yang sedang kita amati,” pungkasnya.

Sementara, pihak Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Juru Bicara Penanganan Covid-19, Ismail Hajiali belum merespons.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.