Untuk itu, ia sedang mendorong agar program BSF bisa masuk dalam sistem koperasi dan UMKM berbasis RW. Ia juga berencana mengajukan penganggaran pendampingan skala kota, serta menyambungkan warga dengan pelaku pasar—baik peternak maupun pembeli maggot.
Dari sisi regulasi, sebenarnya Makassar punya Perda No. 4 Tahun 2011 yang mewajibkan pemilahan sampah dari sumber.
Kota ini juga telah menyusun Rencana Aksi Kota Rendah Karbon 2019–2030. Tapi, seperti banyak kebijakan lain, keduanya masih jauh dari dapur warga.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar Perda, tapi model praktik yang hidup. Saya ingin RW 04 Mario ini jadi percontohan,” ucapnya.
Membangun Ekologi Kolektif Lewat Perempuan
- Pelindo Regional 4 dan Kejati Maluku Perkuat Sinergi Hukum untuk Dukung Operasional Pelabuhan
- Pertamina Patra Niaga Sulawesi Tambah Pasokan LPG 3 Kg hingga 130 Persen di Sulsel
- Arodian Molis Buka Showroom di Gowa, Tawarkan Motor Listrik Roda Tiga yang Hemat Biaya 4 Kali Lipat
- Ngaku Rumah Digeledah dan Anak Diancam Diseret Kasus PBG Gowa, Saksi Minta Perlindungan Kapolri dan DPR RI
- Temui Gubernur Sulsel, IAS: Golkar Selalu Sejalan dengan Pemerintahan
Keberpihakan Yeni pada kelompok perempuan bukan hal baru. Ia percaya, perubahan ekologi dan sosial akan lebih efektif jika dimulai dari ruang domestik.
Sebab itu, ia mendorong kelompok seperti BSU Sipanaikang Dalle menjadi aktor utama, bukan hanya penerima pelatihan.
“Perempuan bisa jadi pelopor, bukan korban dari krisis ekologis,” katanya tegas.
Kota yang Bertahan Harus Dimulai dari Rumah
Di penghujung kegiatan, Yeni menutup dengan refleksi. Ia menyebut langkah ini tak serta merta langsung menyelesaikan persoalan.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
