Soal Korupsi Pengadaan Lahan oleh Sarana Jaya, Ferdinand Hutahaean: Tangkap Anies

Terkini.id, Jakarta – Ferdinand Hutahaean kembali menanggapi terkait keterlibatan Anies Baswedan dalam korupsi pengadaan lahan oleh PT Pembangunan Sarana Jaya di Munjul, Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019.

Kali ini, Ferdinand mengatakan secara terang-terangan bahwa Anies Baswedan perlu ditangkap.

“TANGKAP ANIES BASWEDAN,” tulisnya di akun @FerdinandHaean3 pada Minggu, 20 Maret 2021.

Hal tersebut ia katakan sebagai respons terhadap informasi dari salah satu warganet bahwa Anies  meneken Keputusan Gubernur terkait penyetoran modal ke Sarana Jaya.

“Gubernur DKI @aniesbaswedan bilang kalo gak tau soal pembelian lahan tapi kok Teken Kepgub dan setor modal 800 M ke Sarana Jaya.
@KPK_RI masih diam2 bae’ nih,” @Nidyna1

Adapun pernyataan bahwa Anies tidak tahu soal teknis pengadaan lahan memang pernah terdengar.

Hal tersebut santer dikabarkan setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria angkat suara terkait simpang siur keterlibatan Anies dalam korupsi pengadaan lahan.

“Kami, pak gubernur, saya dan jajaran itu tidak masuk wilayah teknis ya, kami ini membuat kebijakan secara umum,” kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu malam, 10 Maret 2021, dilansir dari Bisnis.com.

“Nggak mungkinlah gubernur, wakil gubernur ngurusin yang teknis-teknis, yang besar-besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis,” tuturnya. 

Namun, pernyataan Riza itu dibantah oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.

Prasetio justru mengatakan bahwa Anies Baswedan bertanggung jawab dalam pengadaan lahan oleh PT Pembangunan Sarana Jaya di Munjul tersebut.

Menurutnya, Anies sebagai kepala daerah sudah pasti mengetahui adanya pembelian lahan yang dilakukan oleh anak buahnya, termasuk yang disebut dialokasikan untuk pembangunan program Rumah DP Rp0 tersebut.

“Ya gubernur, gubernur tahu kok, makanya saya katakan saat rapat dengan Sarana Jaya, masa’ Wagub tidak bisa menjawab dan tidak mengerti masalah program DP Rp0. Kalau kami cuma mengesahkan, jadi apa yang mereka minta kami serahkan kepada mereka lagi,” katanya di Jakarta, Senin, 15 Maret 2021, dilansir dari Antara News.

Prasetio menjelaskan bahwa setelah anggaran pembelian tanah yang diajukan disetujui dewan, maka Pemprov DKI Jakarta akan membuatkan payung hukum untuk proses pencairan dananya.

Oleh karena itu, ia mengatakan tidak mengetahui proses eksekusi lahan yang dilakukan oleh Perumda Sarana Jaya.

“Saya nggak ngerti, fungsi saya hanya pegang palu (mengesahkan) anggaran yang diminta. Tapi saya enggak merasa (dikambing hitamkan) karena saya enggak bermain itu kok. Biarkan saja mereka yang mengatakan itu, nanti dia sendiri yang merasakan dosanya,” kata Prasetio.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.