Terkini.id, Jakarta – Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menilai bahwa masalah KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme saat ini jauh lebih besar bahayanya daripada paham radikalisme.
Hal ini ia sampaikan saat menanggapi soal terungkapnya belasan calon Eselon 1 yang gagal lolos lantaran pasangannya membuka media sosial (medsos) tokoh radikal.
Awalnya, Anwar mengaku bersimpati dengan usaha Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo untuk menjaring calon Eselon 1.
Hanya saja, menurut Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, musuh besar bangsa Indonesia bukanlah hanya radikalisme.
Ia menyebut adalah musuh besar lain seperti merebaknya KKN serta berkembangnya paham-paham yang sangat bertentangan dengan Pancasila dan hukum dasar negara kita UUD 1945.
- Digugat Rp 1 Triliun, Anwar Abbas Justru Sedih Panji Gumilang Jadi Tersangka
- Panji Gumilang Gugat Anwar Abbas ke Pengadilan, Buntut Pernyataan Komunis
- Anwar Abbas: Pelaku Penembakan Kantor MUI Pusat Mengaku Nabi
- Menohok! Dedek Prayudi ke Anwar Abbas: Yang Kita Tidak Butuh Itu Pemuka Agama Bermental Politikus
- Soal Pernyataan Ma'ruf Amin, Anwar Abbas: MUI Harus Ingatkan Umat Memilih Capres Cawapres Terbaik
“Sehingga tindakan Menpan RB ini tentu saja mengundang pertanyaan yaitu, mana yang lebih berbahaya menurut Menpan RB, apakah paham radikalisme atau praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau adanya paham-paham yang bertentangan dengan falsafah dan konstitusi bangsa kita seperti paham dan ideologi komunisme politik, serta paham dan ideologi liberalisme kapitalisme?” kata Anwar Abbas pada Kamis, 9 Desember 2021, dilansir dari Sindo News.
Menurutnya, nntuk lebih aman, maka Menpan RB tentu akan mengatakan bahwa ketiga hal tersebut sama-sama besar bahayanya bagi bangsa dan negara.
Ketiga hal tersebut sama-sama dapat mengancam eksistensi dan jati diri Indonesia sebagai sebuah bangsa.
Namun, Anwar kembali mempertanyakan, jika ketiga hal tersebut sama-sama berbahaya, mengapa Menpan RB tampak hanya lebih sibuk mengurusi masalah radikalisme saja dengan menelusuri dan masuk jauh ke dalam kehidupan keluarga para calon Eselon 1
Sampai-sampai, Menpan RB tahu media sosial apa saja yang dibuka oleh isteri atau suami calon eselon 1 tersebut.
“Mengapa Menpan RB tidak sibuk dan disibukkan oleh urusan untuk mengetahui asal usul harta kekayaan mereka yang ikut tes tersebut?” tanyanya.
Menurut Anwar Abbas, persoalan ini menjadi sangat penting di Indonesia yang sudah dikatakan darurat KKN.
Mengutip Menko Polhukam, ia mengatakan bahwa korupsi saat ini lebih dahsyat sebab bukan hanya di eksekutif tapi juga melebar ke legislatif dan yudikatif.
Anwar Abbas lantas kembali melontarkan pertanyaannya mengenai mana yang lebih besar bahaya dan daya rusaknya bagi kehidupan bangsa, paham radikalisme atau praktik KKN?.
Untuk amannya, Anwar Abbas menilai tentu Menpan RB akan menjawab bahwa kedua-duanya sama besar bahaya dan dampak buruknya.
Sebab, menurutnya, kalau Menpan RB berani menjawab bahwa yang lebih besar dampak buruknya adalah paham radikalisme, maka masyarakat luas tentu akan marah dan menertawakan.
“Karena masyarakat luas sudah tahu bahwa masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) saat ini jauh lebih besar bahayanya dari paham radikalisme,” tegasnya.
Anwar Abbas berargumen bahwa masalah KKN lebih berbahaya karena masalah radikalisme masih bisa dikendalikan oleh para aparat keamanan.
“Sementara praktik KKN saat ini benar-benar sudah tidak terkendali mulai dari atas sampai ke bawah,” kata Anwar Abbas.
“Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan mengapa Menpan RB ketika menseleksi calon Eselon 1 itu tidak sibuk dengan menelisik kekayaan dari para calon Eselon 1 tersebut?” sambungnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
