Banyak Data Ganda Penerima Bansos, Dinsos Makassar: Itu Bikin Pusing

Dinsos Makassar
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir

Terkini.id, Makassar – Sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan 24 April di Kota Makassar, gelombang protes terhadap kinerja dinas sosial terus berdatangan dari masyarakat yang tak menerima bantuan sosial.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Mukhtar Tahir mengatakan, dirinya menemui sejumlah kendala dalam pendataan. Namun, ia memastikan distribusi bantuan sembako akan rampung dalam dua pekan ke depan.

“Persoalannya data ini perlu saya sandingkan dengan data yang sudah ada. Supaya tidak ada yang dobel dalam pembagian,” kata dia, Senin, 27 April 2020.

Kendati begitu, dia menyebut sudah memetakan penerima yang terdampak Covid-19. Mulai dari korban Pemutusan Hubungan Kerja, Program Keluarga Harapan, bantuan sosial, dan bantuan langsung tunai.

“Yang namanya kena dampak baru di tahu semua. Oh, ini kena, ini kena,” kata dia.

Menarik untuk Anda:

Bagi masyarakat yang belum menerima bantuan sembako, Mukhtar mengatakan untuk melapor kepada lurah dan camat setempat.

“Dengan syarat lurah dan camat bisa bikin ketikan excel saja supaya langsung saya ambil masukkan, karena ini memverifikasi ulang karena sudah banyak yang dobel,” ungkapnya.

Saat ini, terdapat sekitar ratusan data penerima yang dobel. Bahkan Mukhtar mencurigai data tersebut bisa saja dimanupulasi orang dalam (Dekkeng).

“Ada 234 dobel semua karena terlalu banyak dekkengnya, dia masuk di sini masuk di sini padahal satuji diterma ini yang bikin pusing kita,” keluhnya.

Persoalan tersebut kata Mukhtar karena data dipatok berdasarkan per KK (Kepala Keluarga). Maka itu, ia menegaskan pembagian sembako bukan berdasarkan per rumah.

“Kita kan berhitung KK, persoalan bukan rumah tapi KK jadi kalau 5 kita layani, terlanjur KK kita pake. Bukan rumah, KK kan dia punya alat deteksi KK, tapi kalau rumah tidak tahu,” ungkapnya.

Maka itu, Mukhtar memerintahkan pada setiap camat dan lurah untuk mengantisipasi data yang mereka masukkan.

Pasalnya, menurut Mukhtar, laporan masyarakat yang masuk di pihaknya melalu hotline banyak dikeluhkan tidak menerima bantuan.

“Saya sudah sampaikan camat dan lurah jangan menilai masyarakat di bawah, kenapa? mereka datang ke hotline karena mereka tidak dapat di bawah, dan itu bikin pusing,” pungkasnya.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Manuver Politik Appi Ancam Kandidat Lain Tak Maju di Pilwali Makassar

Salah Pilih 02 di Pilwali Makassar, Bisa Fatal

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar