Begini Kronologis Penolakan Rekomendasi Hak Angket Versi Kadir Halid

Ni'matullah Erbe. /Nasruddin

Terkini.id — Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe angkat bicara terkait munculnya dua rekomendasi hak angket, pasca rapat paripurna penyerahan laporan rekomendasi hak angket DPRD Sulsel pada, Jumat 23 Agustus 2019 lalu.

Dua rekomendasi hak angket itu yakni, rekomendasi yang disepakati di rapat pimpinan dan rekomendasi versi Ketua Panitia Hak Angket, Kadir Halid.

Ulla sapaan akrab Ni’matullah mengungkapkan, pada rapat pimpinan (Rapim), Pansus Hak Angket menyodorkan rekomendasi hak angket yang berisi tujuh poin rekomendasi.

“Waktu Pansus menyodorkan rekomendasi hak angket di rapat pimpinan, namun tujuh fraksi menolak dan diminta untuk dilakukan perbaikan,” ungkap Ulla konferensi pers di rumah jabatan wakil ketua DPRD Sulsel, Jalan Abdullah Dg Sirua Makassar, Minggu 25 Agustus 2019.

Memasuki Rapim kedua, Pansus kembali menyodorkan rekomendasi dengan tujuh poin, namun rekomendasi itu ditolak habis-habisan oleh enam fraksi di DPRD.

“Kalau tujuh poin itu ditolak tentunya tidak akan ada paripurna. Makanya dari tujuh poin rekomendasi itu, kita rampingkan menjadi dua kesimpulan dan satu rekomendasi. Setelah dirampingkan baru disetujui mayoritas fraksi untuk dilanjutkan ke tahap paripurna,” ungkap Ketua DPD Demokrat Sulsel ini.

Dilakukan rapat pimpinan sebelum digelar rapat paripurna, lanjut Ulla, karena menghindari perdebatan di rapat paripurna.

“Jadi sebelum paripurna, kita selesaikan seluruh perdebatan di rapat pimpinan. Karena tidak elok kalau kita berdebat di rapat paripurna apalagi sifatnya terbuka,” pungkasnya.

Muncul Dua Rekomendasi Hak Angket, Kadir Halid Ngotot Rekomendasinya Yang Sah

Berita Terkait
Komentar
Terkini