BPJS Kesehatan Makassar Ingatkan Sejumlah RS Perbarui Akreditasi

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar M Ichwansyah (kanan) saat konferensi pers di Kantor BPJS Kesehatan Makassar, Jalan AP Pettarani, Kamis 2 Mei 2019.(terkini.id/hasbi)
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar M Ichwansyah (kanan) saat konferensi pers di Kantor BPJS Kesehatan Makassar, Jalan AP Pettarani, Kamis 2 Mei 2019.(terkini.id/hasbi)

Terkini.id, Makassar – BPJS Kesehatan Makassar kembali mengingatkan sejumlah rumah sakit yang menjadi mitra untuk memperbarui status akreditasi.

Sejumlah rumah sakit akan berakhir masa akreditasinya. Bahkan beberapa yang sudah berakhir dan cuma mengantongi surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.

Satu di antaranya bahkan sudah tak memberikan pelayanan dengan fasilitas BPJS Kesehatan.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar M Ichwansyah menjelaskan, di wilayah Makassar ada 20 rumah sakit yang harus segera diperbarui status akreditasinya.

Rumah sakit tersebut antara lain RSIA Masyita, RS Jala Ammari Lantamal VI, RSIA Elim, RSKD Prov. Sulsel, RS Dr Tadjuddin Chalid, RSIA St Khadijah III, RSUD Kota Makassar, RSKDIA Pertiwi, RSIA St Khadijah I, RSKDIA Fatimah, RSK Mata Masyarakat Makassar, RSUP Dr Wahidin Sudirohusodo, RSIA Ananda, RSU Hikmah, RSIA Permata Hati, RSU Mitra Husada, RSIA Paramount, RSU Luramay, RS Maryam Citra Medika Takalar, dan RSKDGM Provinsi Sulsel.

“Rumah sakit ini kita minta untuk segera memperbarui akreditasinya, sebelum habis,” terang Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar M Ichwansyah Gani saat konferensi pers di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Makassar, Kamis 2 Mei 2019.

Selain itu, satu rumah sakit yakni Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Gigi dan Mulut sudah tak melayani BPJS Ketenagakerjaan karena akreditasinya sudah tak berlaku.

Satu rumah sakit lainnya, yakni RS Tk II Pelamonia Kesdam XIV sempat habis akreditasinya sejak Februari lalu. Tetapi kini rumah sakit itu sudah bisa kembali bisa melayani Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) KIS setelah mengantongi akreditasi per hari ini, Kamis 2 Mei 2019.

Sesuai regulasi yang berlaku, akreditasi menjadi salah satu syarat wajib untuk memastikan peserta JKN-KIS memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri,” ungkap M Ichwansyah Gani lagi.

Iwan mengungkapkan, akreditasi sebagai persyaratan bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan seharusnya diberlakukan sejak awal tahun 2014 seiring dengan pelaksanaan Program JKN-KIS.

Akreditasi Diwajibkan Undang-undang

Akan tetapi, memperhatikan kesiapan rumah sakit, ketentuan ini kemudian diperpanjang hingga 1 Januari 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 99 Tahun 2015 tentang perubahan PMK 71 Tahun 2013 Pasal 41 ayat (3).

“Kita sudah berkali-kali mengingatkan rumah sakit untuk mengurus akreditasi. Awal tahun lalu, pemerintah sudah memberi kesempatan kepada rumah sakit yang belum melaksanakan akreditasi untuk melakukan pembenahan dan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan surat rekomendasi kepada sejumlah rumah sakit mitra BPJS Kesehatan yang belum terakreditasi agar paling lambat 30 Juni 2019 nanti harus sudah terakreditasi.

“Kemudian pada 11 Februari 2019, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes juga sudah mengirimkan pemberitahuan bagi rumah sakit agar segera terakreditasi,” terang Iwan.

Hingga akhir April 2019, terdapat 2.428 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, terdiri atas 2.202 rumah sakit dan 226 klinik utama.

Iwan menjelaskan, dari 720 rumah sakit mitra BPJS Kesehatan pada Desember 2018 lalu belum terakreditasi, saat ini jumlahnya menurun menjadi 271 rumah sakit.

Ia pun mengapresiasi langkah manajemen rumah sakit yang telah menempatkan akreditasi sebagai salah satu prioritas utama mereka.

Toleransi hingga 30 Juni 2019

“Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbarui kontraknya setiap tahun. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit. Kami berharap rumah sakit bisa memanfaatkan toleransi yang sudah diberikan pemerintah sampai 30 Juni 2019 tersebut untuk segera menyelesaikan akreditasinya,” tegasnya.

Di sisi lain, putusnya kerja sama rumah sakit dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata.
Ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing, sudah tidak beroperasi, atau Surat Izin Operasionalnya sudah habis masa berlakunya.

Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.

Kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

Berita Terkait
Komentar
Terkini