Bupati IDP: Tidak Boleh Ada Dana Desa ‘Hantu’ di Lutra

Terkini.id, Lutra – Pesan filosofi kembali disampaikan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani saat melantik anggota BPD se-Kecamatan Sabbang,  Sabbang Selatan, Baebunta dan Baebunta Selatan, periode 2019-2025.

Menurut Bupati IDP, Kades dan BPD seperti sepasang sepatu yang bentuknya sama tapi tidak boleh tertukar.

“Fungsinya jelas, sepatu kanan untuk kaki kanan, sepatu kiri untuk kaki kiri. Jangan coba-coba kaki kiri di sepatu kanan memang masuk tapi tidak enak. Maksudnya jangan coba-coba BPD laksanakan tugas dan mau jadi Kades, begitupun sebaliknya. Jangan peran dan fungsi BPD dilaksanakan oleh kades,” jelas Bupati Cantik ini.

Hal yang juga kembali ditegaskan bupati perempuan pertama di Sulsel ini adalah tidak ada dana desa yang seperti hantu di Luwu Utara.

Mungkin Anda menyukai ini:

“Dana desa ada dan harus dipastikan “ada”, wujudnya harus jelas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak boleh seperti ‘Desa Hantu’ yang belakangan  ini viral,” tuturnya.

Baca Juga: Sosok Lansia Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 di Luwu Utara, Siapa...

Anggota BPD bersama pemerintah desa harus mengetahui dan memahami 5 visi misi/arahan pembangunan Presiden – Wakil Presiden RI, salah satunya terkait pengembangan SDM.

“Itulah mengapa sesuai petunjuk teknis Permendagri dan Permendes terkait pemanfaat dana desa. Ada beberapa catatan yang harus mendapatkan prioritas untuk pemanfaatan dana desa dan saya minta tidak ada yang keluar dari situ salah satunya bagaimana di desa kita tidak ada stunting/zero stunting,” bebernya.

Lanjut IDP menyampaikan karena kita tidak akan mampu menciptakan atau melahirkan SDM yang mumpuni jika stunting masih terjadi. Menurutnya, ini menjadi PR kita, itulah kemudian kader Posyandu mendapatkan perhatian khusus dengan menaikkan insentifnya.

Baca Juga: Bupati Lutra Dapat Lampu Hijau Maju di Musda Golkar

“Ingat, bapak/ibu bagian dari pemerintah desa dan bagaikan dua sisi uang yang tidak terpisahkan. Bicara pemerintahan, berbicara kebijakan yang berpihak pada masyarakat, anggota BPD harus memastikan bahwa usulan kades betul-betul telah sesuai dengan juknis pemanfaatan dana desa serta alokasi dana desa menjadi kebutuhan di desa,” tegas IDP.

Bagikan