Terkini, Makassar – Sejumlah atlet dan pelatih sepak bola putri serta futsal putri menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Sementara DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (22/9/2026).
Mereka memprotes keputusan pencoretan kedua cabang olahraga tersebut dari Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulsel XVIII Bone-Wajo 2026.
Keputusan tersebut disebut dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel bersama KONI Sulsel dengan alasan efisiensi anggaran. Namun, para atlet menilai alasan itu tidak adil karena pembatalan dilakukan saat persiapan pertandingan telah berlangsung cukup panjang.
Pelatih sepak bola putri Kabupaten Barru sekaligus koordinator aksi, Asrul HK, mengatakan pembatalan disampaikan melalui surat sekitar 45 hari sebelum pembukaan Porprov.
“Kami sudah mempersiapkan atlet untuk mengikuti Porprov. Tiba-tiba ada surat pembatalan dengan alasan efisiensi anggaran. Menurut kami, alasan itu kurang tepat,” ujar Asrul dalam aksi tersebut.
- Asfar Haramain Internasional Hadir di Jakarta, Sediakan Layanan Perhotelan hingga Visa untuk Travel Umrah dan Haji
- Penyaluran LPG 3 Kg di Pinrang Dipastikan Normal, Pertamina Patra Niaga Sulawesi Tambah Pasokan 18.480 Tabung
- Kalla Run 10K Segera Digelar, Rute Lebih Presisi dan Tersertifikasi Kelas Dunia
- Atasi Krisis Air Bersih, PLN Peduli dan Human Initiative Hadirkan PLN SEJUK di Jeneponto
- Aplikasi Sipakatau Diluncurkan, Pengawasan Kualitas Air Minum di Makassar Menuju Era Digital
Menurutnya, delapan kabupaten/kota yang lolos Pra Porprov telah menjalani persiapan untuk berlaga di Porprov 2026. Para atlet bahkan telah mengeluarkan biaya, mengorbankan waktu sekolah, hingga meninggalkan pekerjaan demi mengikuti proses seleksi dan latihan.
Asrul juga mempertanyakan keputusan memasukkan dua cabang olahraga baru, baik dalam kategori ekshibisi maupun pertandingan resmi, di tengah alasan efisiensi anggaran yang digunakan untuk membatalkan sepak bola putri dan futsal putri.
Ia menilai pembatalan tersebut berdampak pada mental atlet serta menimbulkan kerugian material bagi daerah dan peserta yang telah melakukan persiapan.
“Kalau ini disebut efisiensi anggaran, mengapa ada cabang olahraga lain yang tetap dipertandingkan? Kenapa justru sepak bola putri dan futsal putri yang dibatalkan?” katanya.
Para peserta aksi menduga kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan diskriminasi gender dalam penyelenggaraan olahraga. Mereka meminta KONI dan Dispora Sulsel menjelaskan dasar keputusan serta mengikutsertakan kembali sepak bola putri dan futsal putri dalam Porprov Sulsel 2026.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina yang menerima para atlet akan menfasilisi mereka untuk memanggil KONI dan Dispora dalam RDP di Komisi E yang akan digelar pada pekan depan.
“Kalau masih sempat mungkin minggu ini, paling lambat pekan depat,” ujarnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
