Masuk

Dana BPNT Cair, Penerima Bantuan di Soppeng Diduga ‘Dipaksa’ Beli Sembako di E-Warung

Komentar

Terkini.id, Soppeng – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, diwarnai dugaan pemaksaan warga untuk berbelanja di E-warung.

Informasi diterima terkini.id, warga yang merupakan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dipaksa untuk membelikan uang BPNT-nya yang cair tersebut di E-warung.

Seperti diketahui, pemerintah pusat telah memperbarui aturan BPNT, di mana saat ini uang tunai yang diterima, dari PT POS, boleh dibelanjakan di manapun.

Baca Juga: BLT Salah Sasaran, Timbulkan Kecemburuan Sesama Tetangga

KPM diperbolehkan membelanjakan uang tersebut di pasar atau toko pangan lainnya. 

Meski demikian, dari hasi Informasi yang diperoleh, para KPM di Desa Bulue diduga diarahkan untuk membelanjakan uang BPNT-nya di e-warung atau agen-agen penyalur BPNT yang lalu.

Dari penukarannya, KPM mendapatakan 4 karung beras yang berisi 10 Kg per karungnya dan juga menerima 5 tak terlur dengan total kisaran 450 ribu. Sementara KPM menerima BPNT sebanyak Rp600 ribu selama 3 bulan.

Baca Juga: Covid-19 Makin Terkendali Jelang Mudik, Airlangga Beberkan Bantuan Tunai yang Sudah Cair

Staf Desa Bulue Kecamatan Marioriawa  Nurmia saat dikonfimasi mengenai hal tersebut, membenarkan ada intruksi dari pihak Tenaga kesejahteraan sosial kecematan (TKSK) Marioriawa. 

“Menurut petunjuk TKSK begitu pak. Katanya di E-warung itu diambil sembakonya. Karena setelah KPM terima uang dari POS, KPM ambil barangnya di E-Warung,” jelasnya.

Sementara itu TKSK Marioriawa Alamsyah membantah bahwa pihaknya telah menyuruh warga untuk membelanjakan uang BPNT di  e warung. 

 Saya tidak perna menyuruh untuk mengambil sembako di  warung,Sembarang saja mereka mau ambil dimana, yang jelas sembako. Ada aturannya itu pak, dengan catatan mengambil nota

Baca Juga: Hore! Bansos Sudah Cair Pekan Ini, Segera Cek Rekening Masing-masing!

Lanjut di juga tidak pernah memaksa KPM mau berlanja e warung, namun sebagian masyarakat tidak mau belanja disitu (E-warung), dan banyak juga masyarakat tidak mengembalikan nota pembeliannya di kantor Desa. 

“Saya hanya memberikan saran supaya KPM tidak rumit dan lebih mudah membelanjakan uangnya, Ituah nanti kita mau cek siapa-siapa, apa yang dia belanjakan, apakah sembako atau tidak,” jelasnya.