Dana Hibah Kemenparekraf Gagal Cair di 2020, Pj Wali Kota Rudy Ungkap Sebabnya

Terkini.id, Makassar – Sejumlah pihak menyangkan bantuan dana hibah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tak tersalurkan di tahun 2020. Padahal, dana tersebut dinilai mampu memberi stimulus terhadap perekonomian di Makassar.

“Kenapa terjadi hal tersebut, berdasarkan laporan yang ada ternyata untuk merealisasikan itu dibutuhkan proses tahapan verifikasi,” kata Rudy, Senin, 11 Januari 2021.

Menurutnya, proses tersebut membutuhkan sinergitas dari semua unsur, termasuk unsur perhotelan dan unsur pemerintahan.

“Inilah kelihatannya banyak yang harus dibenahi sehingga sampai akhir tahun anggaran, itu belum bisa tuntas secara lengkap,” ungkapnya.

Sebab itu, Rudy mengatakan telah menyarankan dinas pariwisata untuk tak memaksakan bantuan dana hibah tersebut.

“Kami menyarankan ke Dispar untuk jangan dipaksakan karena ini juga menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran,” ungkapnya.

Ia mengatakan tak mungkin mengeluarkan keputusan pada tanggal 31 Desember 2020. Sementara, kata dia, pertanggungjawabannya juga bertepatan di hari yang sama..

“Kami mengimbau Dispar untuk meminta petunjuk dari pusat apakah dana tersebut bisa dialihkan ke anggaran 2021 dan bisa kita proses hibahnya,” ujar Rudy.

Di satu sisi, kata dia, anggaran tersebut penting untuk memulihkan ekonomi di bidang kepariwisataan, khususnya perhotelan. 

“Di situ ada anggaran bagaimana melakukan stimulus untuk menggenjot sektor pariwisata kita di luar perhotelan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Makassar dituding menyepelekan bantuan dana hibah industri pariwisata dari kementrian. 

Hal itu terlihat dari lambannya Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin meneken permohonan dana hibah yang diajukan oleh pihak industri pariwisata. 

Pasalnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan dana hibah senilai Rp 3,3 triliun untuk menjaga keberlangsungan usaha sektor pariwisata di masa pandemi Covid-19. Kota Makassar mendapat jatah sebanyak Rp48 milliar. 

Anggota Komisi B DPRD Makassar, Mario David meminta Pj wali kota tidak main-main terhadap mitra kerja pemerintah kota. Sebab, selama pandemi Covid-19 industri perhotelan dan restoran ikut terimbas dampaknya.

“Ini ada anggaran bantuan dari pemerintah, 70 persen itu ditujukan ke industri dalam bentuk hibah uang cash, mereka gunakan untuk apa saja. Nah 30 persen untuk sosialisasi. Dari 30 persen ini ada untuk APIP untuk pendampingan dan segala macam,” kata Mario David.

Ia menyebut bantuan dana tersebut terkendala masalah administrasi. Sebab itu, Mario mendesak Pj Wali Kota Rudy segera membuat surat permohonan dan memberikan penjelasan detail terhadap anggaran tersebut.

“Kami DPRD siap membantu, kami siap juga menemani ke Jakarta untuk menjelaskan ke kementerian bahwasanya ini ada kendala teknis. Banyak pejabat kami yang Covid-19 jadi koordinasinya kurang bagus,” tuturnya. 

Mario menyebut, sebanyak 1.239 restoran dan 448 hotel yang sedang terpuruk dan beberapa karyawannya di rumahkan akibat pandemi Covid-19.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.