Terkini.id, Makassar – Dinas Sosial Kota Makassar sudah lama jadi perhatian aparat penegak hukum atau APH terkait pengaduan masyarakat ihwal silang sengkarut penanganan bantuan sosial (Bansos).
Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin berharap dinas sosial memberikan klarifikasi untuk meluruskan hal tersebut.
“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, saya berharap pihak dinsos kita dapat memberikan klarifikasi, penjelasan, dan bukti-bukti untuk memastikan dana bansos ini betul-betul sudah tepat sasaran,” kata Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, Senin, 11 Januari 2021.
Rudy menyebut bansos yang diperuntukkan untuk menunjang ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 mesti tepat sasaran.
“Anggaran bansos itu harus betul-betul sampai di tujuannya,” kata Rudy.
- Progres 86 Persen, Jalan Rabat Beton TMMD 128 Jadi Urat Nadi Peningkatan Ekonomi Warga Jeneponto
- Bank Mandiri Sukses Gelar Livin' Galesong Trail Run 2026, Dorong Sport Tourism dan Ekonomi Lokal
- Penuh Makna, Lembaga Adat Bangkala Genap 25 Tahun, Raja-Raja Se-Sulsel Berkumpul di Balla Lompoa
- Usai Masuk 5 Besar Aquatics World Cup Xi'an di China, Tim Renang Artistik Sulsel Kini Borong 8 Medali Emas di Kejurnas Akuatik Senayan
- Asmo Sulsel Tawarkan Promo Motor Sport dan Scoopy Sepanjang Mei 2026, Jangan Sampai Ketinggalan
Kendati begitu, Rudy mengatakan belum bisa memastikan bawahannya akan menjadi tersangka dalam kasus bansos tersebut. Ia mengatakan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian.
Rudy menyebut siap membantu agar proses hukum itu berjalan lancar. Jika terbukti bersalah, kata dia, pihaknya akan memberikan hukuman sesuai aturan yang berlaku.
“Saya kira kasus bansos itu sudah lama, itu bagian dalam upaya anggaran itu sampai ke tujuannya,” tambahnya.
Terkini.id telah berulang kali menghubungi Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Mukhtar Tahir, namun hingga saat ini belum ada respons.
Sebelumnya, pihak kepolisian telah memeriksa puluhan saksi terkait kasus dugaan mark up bansos Covid-19 di Kota Makassar.
Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Widony Fedri mengatakan mereka yang diperiksa dianggap kompeten dan cukup mengetahui seluk beluk dan sistem pengelolaan sembako Covid 19.
Pihak yang diperiksa mulai dari panitia pembagian hingga sejumlah orang dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Namun, Widony enggan menyebut rinci siapa saja yang diperiksa, “Itu nanti. Saya belum bisa sampaikan itu,” ungkapnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
