NETWORK
Terkini.id, Jakarta – Ekonom senior Faisal Basri menyebut Luhut Binsar Panjaitan diduga terlibat dalam pusaran konflik kepentingan. Pasalnya, Luhut menurut Faisal menggunakan instrumen negara untuk mengembangkan perusahaannya.
Hal itu disampaikan Faisal Basri dalam unggahan YouTube Refly Harun pada Selasa 4 Januari 2022.
Menurut penuturan Faisal, dia pernah diundang untuk bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di rumahnya.
“Saya rasa nggak ada rahasia ini, harus dibuka semua,” ujar Faisal.
Saat itu, menurut Faisal, Luhut akan mengutus Deputinya ke Taiwan untuk penjajakan sepeda motor listrik di Indonesia. Dengan kata lain, teknologinya berasal dari Taiwan.
- Bandingkan Kepemimpinan SBY dan Jokowi, Warganet: Dulu Era SBY, Didemo Hampir Setiap Bulan Tapi Ekonomi Tumbuh
- Faisal Basri Yakin Sebentar Lagi Pemerintahan Jokowi Menyerah, Netizen: Omongan Bapak Gak Ada yang Benar
- Soal BLT Minyak Goreng, Faisal Basri Sebut ini Kebodohan Pemerintah: Perilaku Masyarakat Rusak
- Angka Inflasi di Bawah Target Pemerintah, Faisal Basri: Mudah-Mudahan Pak Jokowi Tidak Tiga Periode!
- Faisal Basri Khawatir Jokowi Wariskan Kemiskinan, Netizen: Kalau Gak Hoax Pasti Jadi Peramal
Faisal Basri mengaku kaget, setelah beberapa hari kemudian, dia mendapatkan informasi perusahaan Luhut Binsar Panjaitan melakukan MoU dengan Gojek untuk mengembangkan sepeda motor listrik.
“Yang saya kesal itu dua hari kemudian ada di koran perusahaannya Luhut itu, MoU dengan Gojek untuk mengembangkan sepeda motor listrik. Ini kah udah gila.”
“Jadi kebijakan disiapkan, infrastruktur usahanya disiapkan,” tutur Faisal Basri.
Melansir Cnnindonesia.com Selasa 4 Januari 2022, diberitakan bahwa Gojek dan PT Toba Bara Sejahtera Energi Utama Tbk yang sahamnya juga dimiliki oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membangun usaha patungan (joint venture), electrum.
Usaha itu dibentuk untuk membangun ekosistem motor listrik di dalam negeri.
Wakil Direktur TBS Pandu Sjahrir menyebut dengan kerja sama itu, kedua pihak akan mengucurkan dana sebesar US$ 1 miliar atau sekitar Rp 16 triliun-Rp 17 triliun dalam 5 tahun ke depan.
Atas alasan itu, Faisal Basri menyebut dalam penyelenggaraan negara ini sudah marak terjadi konflik kepentingan.
Dia juga menyebutkan contoh lainnya adalah wakil menteri Badan Usaha Milik Negara, merangkap sebagai ketua umum Kadin. Meski begitu Faisal tidak secara tegas menyebut namanya.
“Anda bisa bayangkan, di dunia ini mana ada perwakilan pengusaha dan (sekaligus) perwakilan penguasa,” jelas Faisal Basri.