Mitra Terkini
Wakil Direktur LBH Makassar Edy Kurniawan, mengatakan film ini terus menjaga asa masyarakat nelayan bahwa masih ada dampak tambang pasir laut.
Menurutnya, PT Boskalis beserta konco-konconya, telah melanggar asas berdemokrasi yang paling prinsipil yakni transparansi dan partisipasi.
“Jika saja mau terbuka tidak akan seperti ini dampaknya. Masyarakat pergi ke laut ada kapal besar menambang dan mereka tak dilibatkan,” sebutnya.
Padahal, ada hak masyarakat untuk mengetahui dan terlibat dan hal itu dilindungi oleh hukum. Menurutnya, hal itu tak terlepas dari arogansi pelaku tambang dan pemilik konsesi.
Ia juga menyoroti logika DPLH dalam melakukan pengawasan lingkungan. Ia menilai DPLH selama ini menggunakan logika jongkok.
“Ada penerobosan etika lingkungan dari PT Boskalis. Para meter DPLH hanya merujuk pada hal teknis, itu logika jongkok. Tidak mengkaji aspek ekonomi sosial masyarakat nelayan,” paparnya.
Dedi Supriadi A, peneliti senior LIPI juga beranggapan bahwa memang ada yang salah dalam politik pembangunan pemerintah di SulSel.
“Persoalan ini sudah mulai mengemuka sejak penyusunan perda RZWP3K. Artinya, memang ada yang salah dalam hal orientasi dan pendekatan pembangunan. Padahal, nelayan itu merupakan garda terdepan dalam ketahanan pangan bangsa dalam hal protein hewani yang seharusnya eksistensinya diakui dan dilindungi”, Jelasnya.
Direktur Eksekutif WALHI Sulsel Muhammad Al Amin terus mendesak pemerintah untuk merevisi peraturan RZWP3K.
“Kami tidak akan berhenti mendesak pemerintah untuk merevisi peraturan RZWP3K dan juga mendesak untuk pemerintah bertanggung jawab terhadap dampak kerusakan yang terjadi,” sebutnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.