Walhi Sulsel Prediksi Komisioner KPK Bakal Lemahkan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Walhi Sulsel
Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin

Terkini.id, Makassar – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulsel memprediksi seleksi pimpinan KPK atau komisioner KPK yang akan datang bakal melemahkan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Ia beralasan sejumlah tuntutan dan keinginan publik diabaikan.

“Saya mengamati bahwa proses seleksi calon pimpinan KPK itu sangat jauh dari harapan publik, misalnya, kami menduga ada instansi terkait yang lebih dominan ingin menguasai dan ingin menjadi pimpinan KPK,” kata Muhammad Al Amin, Direktur Eksekutif Walhi Sulsel di Hotel Claro, Makassar, Jumat, 9 Agustus 2019.

Menurut dia, hal itu sangat jauh dari harapan publik tentang KPK sebagai lembaga antirasuah yang dikelola pelbagai unsur. Seyogyanya, kata Amin, KPK diisi dari ragam unsur sehingga tak ada hegemoni dan dominasi kepentingan.

“Mulai dari sipil, kejaksaan, kepolisian, kemudian dari akademisi dan penegak hukum lainnya,” urainya.

Pihak-pihak tertentu yang ingin mendominasi kepemimpinan di KPK, menurut dia, kelihatan saat panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK mengelola dan memutuskan siapa yang lulus dalam seleksi pimpinan KPK.

“Calon pimpinan KPK ini tidak tidak mengikuti dan mengindahkan sejumlah tuntutan dan aspirasi, dalam konteks bagaimana menentukan atau memilih pimpinan KPK yang kredibel dan independen,” ungkap Amin.

Dia berharap Pansel tak menjalankan skenario tersebut tetapi lebih mendengar aspirasi publik agar pimpinan KPK lebih baik dari pimpinan KPK saat ini.

Amin memaparkan kalau pimpinan KPK lahir dari skenario elit maka penegakan hukum lingkungan di Indonesia akan melemah. Alhasil, praktik korupsi di sektor sumber daya alam dan kejahatan lingkungan di Indonesia tidak akan bisa diselesaikan KPK.

Untuk itu, Amin meminta presiden bersama pansel capim untuk lebih selektif dan benar-benar mendengarkan aspirasi publik. Ia juga meminta menghentikan skenario “Jahat” terhadap tindakan pencegahan dan penegakan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kendati begitu, Amin mengatakan masih meyakini dan menaruh harapan besar bahwa KPK bisa menjadi penegak hukum lingkungan yang kredibel dalam menjaga Indonesia.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
News

Wakil Bupati TSY Kukuhkan TPAKD Bulukumba

Terkini.id,Bulukumba - Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto mengukuhkan anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Bulukumba. TPAKD ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku