Fraksi Golkar Sulsel Tolak KUPA PPAS, Sembilan Fraksi Lainnya Tak Ingin Ikut-ikutan Menolak

Rapat paripurna DPRD Sulsel, Kamis 5 September 2019.

Terkini.id — Fraksi Golkar DPRD Provinsi Sulawesi Selatan secara tegas menolak penandatangan persetujuan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) 2019, pada Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Kamis 5 September 2019.

Penolakan Fraksi Golkar justru bertentangan dengan sembilan dari sepuluh fraksi yang setuju untuk dilanjutkan ke tahap pengesahan. Artinya hanya Fraksi Golkar yang menolak KUPA PPAS.

Anggota Fraksi Golkar, Imran Tenri Tatta mengatakan, fraksinya menolak pengesahan KUPA PPAS karena adanya mekanisme dan tahapan pembahasan KUPA PPAS 2019. Hal itu dinilai sangat bertentangan dengan tata tertib DPRD.

“Saya dari Fraksi Golkar menghargai keputusan fraksi lain. Kita membunyikan tata tertib yang dibuat dan disepakati oleh DPRD. Selanjutnya norma yang yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. sehingga menyampaikan dalam pandangan fraksi Golkar menolak terkait pelaksanaan yang tidak sesuai dengan mekanisme,” ujar Imran dalam rapat paripurna.

Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar, Kadir Halid menambahkan, fraksinya tidak terlibat dalam persetujuan tersebut.

“Karena ada mekanisme yang tidak dilalui maka kami di Fraksi Golkar menolak dan Golkar tidak terlibat,” tegasnya.

Penolakan Fraksi Golkar membuat forum rapat paripurna yang dihadiri langsung oleh Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah, diskorsing selama lima menit untuk melakukan musyawarah bersama pimpinan fraksi lain.

Berdasarkan pantauan, saat melakukan musyawarah terlihat adanya perdebatan alot, bahkan anggota Fraksi Demokrat Selle KS Dalle meminta musyawarah dihentikan dan diganti dengan voting.

“Tidak usah lakukan musyawarah, kalau mau kita voting saja,” ujar Selle.

Tak lama itu, Ketua DPRD Sulsel, HM Roem yang memimpin jalannya paripurna, sempat melakukan diskusi empat mata dengan ketua fraksi Golkar Kadir Halid. Setelah itu Roem mencabut skorsing.

“Saya minta maaf kalau ada mekanisme yang terlewatkan, terkait dengan substansi APBD Perubahan masih terbuka kembali pulang sebelum masuk nota keuangan,” ungkapnya sebari mengetuk palu tanda disetujuinya pembahasan tersebut.

Berita Terkait