Jika Tak Bisa Batalkan UU KPK Dalam 100 Hari, Mahfud Diminta Mengundurkan Diri

Mahfud MD/ ist

Terkini.id, Jakarta – Menko Polhukam, Mahfud MD mendapat peringatan dari Indonesia Corruption Watch (ICW).

Jika tidak bisa membatalkan UU KPK yang baru dalam 100 hari, Mahfud MD diminta mengundurkan diri dari jabatannya.

Seperti diketahui, Mahfud MD belum sepekan menjadi Menko Polhukam. Sebelum menjadi menteri, Mahfud mengeluarkan banyak pernyataan tentang jalan keluar untuk menyelamatkan KPK.

“Seharusnya Prof Mahfud mengundurkan diri jika tidak dapat menyelamatkan KPK dalam waktu 100 hari,” terang peneliti ICW, Kurnia Rhamadana seperti dilansir dari VIVAnews.

Dia menjelaskan, Mahfud sebelumnya dikenal sering menyuarakan antikorupsi dan memberikan opsi menyelamatkan KPK. Karena itu, dengan jabatan yang diembannya sekarang diharapkan dia bisa menyelamatkan lembaga antirasuah tersebut.

Menarik untuk Anda:

Seperti diketahui beberapa waktu lalu, Mahfud yang saat itu belum menjabat menteri dan sejumlah tokoh juga diundang ke Istana oleh Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai hal terkini, salah satunya penyelamatan KPK.

Dalam pertemuan itu, Mahfud memberikan tiga opsi penyelamatan KPK, yakni judicial review, legislative review dan menerbitkan perppu. Namun opsi pertama dan kedua tak mampu menyelamatkan KPK karena semua fraksi di DPR periode lalu sudah setuju revisi UU KPK. Karena itu, opsi yang memungkinkan menurut Mahfud, dengan mengeluarkan perppu.

Kurnia pun mengharapkan Mahfud konsisten mendorong terbitnya Perppu KPK. Mahfud harus bisa meyakinkan Presiden Jokowi supaya bisa mengeluarkan opsi yang disarankannya tersebut.

“Saya rasa 100 hari waktu yang tepat untuk diberikan publik kepada Mahfud MD karena selama ini Mahfud MD dikenal sebagai figur yang pro terhadap pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Kata Mahfud Md

Mahfud sendiri mengungkapkan, mengenai penerbitan Perppu KPK sudah ada di tangan Jokowi.

Saat ini, publik tinggal menunggu keputusan presiden soal itu karena perppu merupakan hak prerogatif presiden.

“Sebelum saya jadi menteri, soal Perpu KPK itu sudah sampaikan semua ke presiden, ya jadi nunggu presiden saja. Jadi sekarang, kita tinggal menunggu presiden bagaimana,” ujar dia lagi.

Dia pun mengaku tidak tahu menahu apa yang akan diputuskan Jokowi terkait Perppu KPK.
Akan tetapi, dia mengatakan bahwa semua masukan sudah disampaikan sebagai bahan pertimbangan presiden apakah akan menerbitkan perppu KPK atau tidak.

Seperti diketahui, UU KPK sejak disahkan menyulut aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah daerah. Itu karena UU KPK dianggap bisa melemahkan lembaga antirasuah dalam memberantas korupsi.

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Karang Taruna Siap Lahirkan Ratusan Ribu Wirausaha Muda

Pengajian Gus Miftah Dibatalkan Gubernur Ganjar Pranowo, Padahal Sudah Dapat Izin

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar