Kinerja BK Disoroti, Awaluddin Sinring: Ini yang Harus Dipahami Anggota DPRD Jeneponto

Terkini.id, Jeneponto – Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK DPRD) Jeneponto, Awaluddin Sinring angkat bicara terkait adanya anggota DPRD Jeneponto yang menyoroti kinerja Badan Kehormatan selama ini.

Terkait dengan adanya sorotan kinerja BK DPRD Jeneponto yang dianggap tidak melaksanakan tugasnya, Awaluddin Sinring mengatakan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kehormatan DPRD itu harus punya dasar.

“Sekarang gang harus dipahami anggota DPRD adalah Badan Kehormatan DPRD akan melaksanakan tugasnya dengan efektif ketika Badan Kehormatan dibekali dengan peraturan DPRD tentang tata cara beracara, itu yang harus dipahami teman-teman anggota DPRD,” kata Awaluddin Sinring kepada terkini.id, Minggu, 17 Januari 2021 di Rumah PAN Jeneponto.

Menurutnya, selama ini BK tidak melakukan tindakan terhadap anggota DPRD Jeneponto yang diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran karena tidak punya payung.

Mungkin Anda menyukai ini:

“Kita sudah punya kode etik, namun kode etik ini harus dilengkapi dengan tata cara beracara melalui peraturan DPRD,” jelas Awaluddin Sinring.

Baca Juga: Iksan Iskandar Kembali Terpilih Presidium di Musda ke-II KAHMI Jeneponto

Legislator PAN itu juga mengaku telah menyampaikan hal tersebut secara lisan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jeneponto.

“Kami berharap sebenarnya tahun kemarin sudah disikapi oleh Bapemperda dan masuk dalam Ranperda yang akan disahkan itu, tapi belum disikapi,” ungkap Awaluddin Sinring.

Awaluddin Sinring yakin BK DPRD Jeneponto akan melaksanakan tugasnya secara efektif jika peraturan tatacara beracara sudah ada.

Baca Juga: Iksan Iskandar Siap Bertarung di Musda Partai Golkar Jeneponto

“Kalau peraturan itu sudah ada, tentu BK siap melaksanakan tugasnya dengan baik,” ujarnya.

Peraturan tatacara beracara menurut Awaluddin Sinring, mengatur tentang sanksi bagi anggota DPRD ketika tidak tertib dalam melaksanakan peraturan yang ada.

“Termasuk didalamnya ketidak hadiran, kedisiplinan berpakaian anggota DPRD sampai dengan pelanggaran tindak pidana,” terang Awaluddin.

Selain itu, Awaluddin menambahkan, di DPRD Jeneponto belum ada ruangan Badan Kehormatan.

“BK harus punya ruang tersendiri dalam melaksanakan tugasnya, karena dalam menindak lanjuti suatu pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD itu bersifat tertutup, jadi harus ada ruangan tersendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya, rapat paripurna DPRD Jeneponto dengan agenda Pengesahan 1 Ranperda Pemkab dan 6 Ranperda inisiatif DPRD Jeneponto menjadi Perda digelar pada Jumat, 15 Januari 2021.

Terkait hal itu, Anggota DPRD Jeneponto dari partai PKB, Muh Anshar menyoroti kinerja badan kehormatan DPRD Jeneponto.

“Badan kehormatan DPRD Jeneponto harus bertindak, panggil itu anggota DPRD yang tidak hadir, kalau perlu beri sanksi, jadi badan kehormatan harus bertindak,” kata Muh Anshar di dalam rapat paripurna DPRD tersebut.

Bagikan