Konsep Omnibus Law

ADANYA usulan yang dimajukan oleh pemerintah untuk tidak hanya melakukan penyederhanaan aturan namun juga bisa mengatasi begitu banyaknya tumpang tindih pengaturan, maka konsep omnibus law tersebut menjadi pilihan untuk diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan kita.

Keberadaan dari omnibus law itu sendiri yang seringkali juga disebut sebagai Undang-undang sapujagat yang mengandung dan menampung berbagai macam hal untuk diatur dalam satu ketentuan. Selain itu, keberadaan UU omnibus law tidak lain dimaksudkan untuk memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain yang sebelumnya dianggap bertentangan atau tumpang tindih.

Dalam kepustakaan dijelaskan, bahwa kata omnibus itu berasal dari bahasa latin “omnis” yang berarti banyak. Artinya, hukum yang banyak dalam arti pengaturan yang dilakukan bersifat lintas sektor dan bisa mencabut atau membatalkan ketentuan yang bertentangan.

Dengan kata lain, Konsep omnibus law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum.

Konsep ini juga dikenal dengan nama omnibus bill yang sering digunakan di Negara yang menganut sistem common law system seperti Amerika Serikat dalam membuat regulasi.

Menarik untuk Anda:

Adapun regulasi dalam konsep ini dipahami sebagai suatu proses untuk membuat satu UU baru guna melakukan pembatalan atau pencabutan bahkan mengamandemen beberapa UU sekaligus. Melalui keberadaan konsep omnibus law maka suatu pengaturan dalam bentuk Undang-Undang (UU) yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

Keberadaan konsep omnibus law sebagai sebuah cara atau metode dalam pembentukan peraturan bukan merupakan barang baru sama sekali, sehingga tidak perlu menjadi bahan perdebatan dan dipertentangkan. Sebab, konsep omnibus law bukanlah berkaitan dengan substansi pengaturan melainkan hanya cara atau metode saja.

Menurut saya, yang perlu mendapat perhatian kita adalah, kita belum terbiasa dengan cara pengaturan seperti ini sehingga dalam praktiknya masih menimbulkan kegamangan baik dari sisi sinkronisasi dan harmonisasi norma dalam setiap aturan yang akan diatur.

Selain itu, terdapat substansi pengaturan yang tidak memperhatikan adanya khirarki dalam peraturan perundang2an kita juga menimbulkan polemik di masyarakat. Seperti, ketentuan dalam Pasal 170 ayat 1-3 RUU Cipta Lapangan Kerja yang mengatur bahwa kewenangan pemerintah pusat untuk mengubah ketentuan undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP).

Padahal, secara hierarki peraturan sebagaimana diatur dalam UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, PP jelas berada di bawah UU dan karenanya PP tidak bisa membatalkan dan mengubah UU.

Contoh lain, dalam ketentuan Pasal 166 Ayat 3, yang mengubah ketentuan Pasal 251 UU 23/2014 jo No.9/2015 tentang Pemerintahan Daerah sehingga Peraturan Presiden (Perpres) bisa mencabut peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Padahal, kewenangan pemerintah pusat tersebut telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi pada Juni 2017.

Dengan demikian, menurut saya tidak ada yang salah dengan kehadiran konsep omnibus law itu dalam proses pembentukan peraturan perundang2an kita asalkan kita bisa melakukan penyesuaian dengan baik. Dalam arti, bahwa cara pembentukan peraturan kita selama ini memang harus diubah dengan terbiasa mengatur sesuatu secara lintas sektor. Tidak lagi pengaturan kita berdasar sektor masing2 sehingga persoalan sinkronisasi dan harmonisasi pengaturan sulit sekali untuk diwujudkan. Tentu saja dengan kehadiran konsep omnibus law itu maka diharapkan persoalan tersebut bisa teratasi dengan baik.

Bagi saya dengan konsep omnibus law itu yang belakangan ini sedang marak kita pertanyakan dan perdebatkan bukanlah hal yang substansi. Sebab, konsep ini adalah berupa cara atau metode saja dan bukanlah merupakan substansi pengaturan. Sehingga, yang perlu menjadi perhatian kita adalah apakah para drafter kita bisa melakukan sinkronisasi dan harmonisasi norma dengan baik dari pengaturan lintas sektoral yang ada? Sebab kalau tidak inilah yang nantinya akan bisa menimbulkan banyak masalah dalam aspek penerapan atau penegakan hukumnya.

Keinginan pemerintah untuk menyusun konsep omnibus law yang tujuan akhirnya adalah, bagaimana bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan investasi di Indonesia. Dimana ada tiga hal yang disasar pemerintah, yakni RUU perpajakan, RUU cipta lapangan kerja, dan RUU pemberdayaan UMKM. Dari segi proses penyusunan dan pembuatan RUU tersebut menurut saya tidak ada masalah sebab tidak ada perbedaan yang substatif dengan proses pembuatan UU pada umumnya. Hanya saja, kalau dicermati dan ditelisik maka tentu saja hanya terletak pada isinya yang secara tegas mencabut atau mengubah beberapa UU yang terkait yang menurut saya perlu dilakukan secara hati2 dan secermat mungkin, sebab ini pengaturan secara lintas sektoral yang memuat banyak kepentingan dan kebijakan yang harus disesuaikan.

Mks, 27022020

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

New Normal itu Bukan “Old Normal”

Menikah di Era New Normal

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar