Meresahkan Sopir dan PO Lokal, JRM Minta Pemprov Kaji Ulang Bus Trans Andalan Sulsel

Terkini.id, Sulsel – Anggota DPRD Sulsel, Jhon Renden Mangontan (JRM) mengkritik kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait pengoperasian Bus Trans Andalan Sulsel.

Bus Trans Andalan Sulsel ini telah diresmikan oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman pada Senin 10 Juli 2023 lalu.

Bus tersebut untuk melayani masyarakat di Kabupaten/kota di Sulsel dengan rute yang menghubungkan destinasi wisata, moda transportasi seperti terminal, pelabuhan, stasiun kereta api dan bandara.

Hanya saja, menurut JRM, beroperasinya Bus Trans Andalan Sulsel ini dinilai meresahkan para sopir dan Perusahaan Otobus (PO) lokal, karena berdampak pada penurunan jumlah penumpang.

“Misalnya di Toraja, malahan menutup aktivitas dari angkutan umum dimana mengangkut dan menurunkan penumpang tidak sesuai dengan rencana awal, sehingga para sopir dan PO lokal mulai resa dan keberatan. Bahkan mereka akan turun demo akibat kebijakan ini,” ungkap JRM, Jumat 21 Juli 2023.

Belum lagi pengelolaan kendaraan tersebut menggunakan anggaran yang sangat besar lalu dikelola oleh pihak ketiga.

“Kebijakan ini tidak ada kajian yang matang, malahan menimbulkan keresahan masyarakat terutama sopir-sopir dan PO lokal,” ujar Politisi Partai Golkar Sulsel ini.

Menurutnya, tujuan dari bantuan ini sangat bagus untuk koneksitas antara kawasan objek wisata dengan bandara dan stasiun kereta api, serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke objek-objek wisata, karena selama ini dianggap kurang kunjungan namun kendala jasa transportasi di lapangan terjadi sebaliknya, sehingga bisa menimbulkan konflik horizontal.

Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi riak-riak. JRM mengingatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel agar mengkaji ulang dan dibuatkan regulasi operasional sehingga pengusaha dan sopir angkot tidak merasa dirugikan.

“Karena kalau ini dibiarkan pasti akan terjadi konflik lokal. Tak hanya itu saya lihat juga kenapa harus pasang foto-pejabat disitu, contoh di Makassar Bus Damri Steril dari foto-foto pejabat,” ujarnya JRM.

JRM juga sudah minta diagendakan RDP di komisi D DPRD Sulsel untuk rapat dengar pendapat dengan mengundang Kadishub, Biro Kesra, Biro Keuangan dan Organda Kabupaten serta  PO mamminasata.

“Setidaknya kami berharap agar yang menjadi trayek yang ada sekarang sebaiknya dihentikan  dulu agar tidak terjadi konflik di lapangan,” pungkasnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.