Mahfud Sebut 82 Persen Rakyat Papua Minta Pemekaran Wilayah, Natalius Pigai: Kok Terlihat Abal-Abal dan Bodoh Ya?

Terkini.id, Jakarta – Aktivis Papua, Natalius Pigai menanggapi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menyebut 82 persen rakyat Papua meminta pemekaran wilayah.

Natalius Pigai menilai bahwa klaim data yang disampaikan Mahfud MD ini nampak abal-abal dan juga bodoh.

“Mahfud ko terlihat seperti abal-abal dan Bodoh ya?” kata Natalius Pigai melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu, 27 April 2022.

Mantan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ini mempertanyakan apakah Istana Negara memiliki lembaga riset.

“Anggaran dari mana? Kan semua Badan Riset terpusat di BRIN,” katanya.

Natalius Pigai pun mengingatkan Mahfud MD sebagai Menkopolhukam untuk jangan tidak kredibel di lembaga negara terhormat.

“Bilang saja POLITIK PENDUDUKAN, akan ada konsekuensi besar!” tegasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan bahwa sebanyak 82 persen rakyat Papua ingin agar ada pemekaran wilayah.

Dilansir dari Kompas, Mahfud mengklaim bahwa hal itu berdasarkan hasil survei lembaga kepresidenan.

“Hasil survei yang dilakukan oleh lembaga kepresidenan itu malah 82 persen itu memang rakyat Papua itu memang minta pemekaran. Minta mekar,” ujar Mahfud dalam keterangan persnya usai mengikuti pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan pimpinan Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat di Istana Merdeka pada Senin, 25 April 2022.

“Dan di sana kalau mau bicara setuju atau tidak (pemekaran) yang terbuka ke publik sama-sama banyak. Yang unjuk rasa mendukung, unjuk rasa yang tidak mendukung ada,” tambahnya.

Mahfud mengatakan bahwa adanya pihak yang setuju dan tidak setuju dengan pemekaran Papua adalah hal yang biasa.

Ia menyinggung, tidak ada satu pun kebijakan di negara ini yang langsung disetujui oleh semua orang.

Oleh sebab itu, lanjut Mahfud, Presiden menjelaskan berdasarkan data bahwa sebenarnya banyak permintaan pemekaran di daerah.

“Ada 354 permohonan pemekaran dan berdasarkan kepentingan di Papua kita mengabulkan untuk 3 provinsi,” ungkap Mahfud.

“Oleh sebab itu, maka pertemuan berjalan baik dan tidak perlu tidak ada keputusan-keputusan baru,” lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD juga membeberkan bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) mengundang Presiden Jokowi datang ke Papua.

Ia menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengatakan siapa sebab Papua menjadi bagian yang menjadi perhatian khusus presiden.

“Ke provinsi lain presiden itu hanya dua kali tiga kali, tapi ke Papua sudah 14 kali, dan presiden langsung ke daerah terpencil ke kabupaten-kabupaten bukan ke ibu kota provinsi saja,” ujarnya.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.