Terkini.id, Makassar – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyoroti rendahnya tariff air bersih yang diterapkan perusahaan air minum didaerah. Hal ini menjadi salah satu penyebab kerugian diperusahaan air minum daerah. Dan dia pun mencontohkan tariff air bersih di DKI Jakarta dan depok hanya berada dikisaran Rp 7.000 per meter kubik.
Cara seperti ini membuat perusahaan air minum kesulitan karena tarif masih dibawah full cost recovery (FCR). Dan menurutnya PDAM mengalami kerugian tarif 40% di bawah full cost recovery.
Masalah ini kemudian merembes ke pelayanan PDAM. Dan PDAM pun menjadi terhambat melakukan perluasan layanan air minum yang aman kepada masyarakat. Disisi lain penentuan tarif lebih banyak dilakukan secara populasi. dan Ia pun mengatakan skema investasi antara pemerintah dan swasta yang dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan perluasan air minum kepada masyarakat. (cnbcnindonesia.com, 02/12/2019).
Sama halnya dengan Kementerian Pekerja umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya juga mencatat banyak PDAM diberbagai daerah berstatus kurang sehat keuangan. Dari Data Badan Pengelolaan Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS) yang disampaikan pertengahan oktober 2019, sebanyak 160 dari 391 PDAM dilaporkan kurang sehat atau 40% dari total PDAM di seluruh Indonesia. (cnbcnindonesia.com, 02/12/2019).
Sangat disayangkan dimana Negara kita adalah Negara yang memiliki kekayaan air yang melimpah ruah, namun masih saja kesulitan dalam memenuhi pasokan air bersih untuk di konsumsi oleh masyarakat. Bahkan PDAM sebagai pengelola air milik Negara kewalahan dalam melakukan pengaturan distribusi air kepada konsumen hingga sampai mengalami kerugian.
- Dari Perut Bumi Arpal, Sumur Bor TMMD ke-128 Hadirkan Air Bersih, Wujud Investasi Harapan Masyarakat
- Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Antarkan Makassar Jadi Kota Toleran
- Wali Kota Makassar Munafri: Pendidikan Hak Semua Warga, Momentum Hardiknas Perkuat Komitmen Bersama
- Mammana Florist Hadirkan Standar Kerapian dan Presisi untuk Karangan Bunga di Makassar
- Makassar Masuk 10 Besar Kota Toleran di Indonesia
Sehingga membuat Wapres menyampaikan tentang PDAM yang rugi karena rendahnya tarif layanan, ini menjadi bukti bahwa harta milik umum dikelola oleh negara hanya untuk mendapatkan ke untungan bagi negara denga menjual kepada rakyat. maka tidak menutup kemungkinan tarif Air bersih pun akan mengalami kenaikan sama seperti iuran BPJS, listrik dan lain-lainnya. Apabila semuanya naik maka otomatis rakyat akan semakin sulit untuk mendapatkan air bersih.
Ya inilah sitem kapitalisme yang diterapkan dinegara kita dimana para penguasa memandang bahwa kewirausahaan atau untung rugi harus dijadikan sebagai penghubung pemerintah terhadap rakyatnya. Dan kehadiran pemerintah adalah untuk melayani korporasi. Sehingga kita jangan heran apabila Air pun penguasa menjualnya kepada rakyat dikarenakan penguasa tidak mau dirugikan hanya untuk melayani rakyatnya.
Berbeda dalam pandangan islam, dimana islam melarang hajat publik dikomersialkan apalagi diserahkan pada swasta seperti tambang dengan deposit yang sangat besar, air dan lain sebagainya. Karena kepemilikan publik adalah milik rakyat yang harus di kelolah oleh Negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. dan penguasa tidak boleh mengambil keuntungan sedikit pun. seperti yang telah diriwayatkan Imam Abu Daud dalam hadis:
“Sungguh Abyad bin Hammal pernah mendatangi Rasulullah Saw. dan meminta beliau agar memberikan tambang garam kepada dirinya. Ibnu al-Mutawakkil berkata, “yakin tambang garam yang ada didaerah Ma’rif. “Nabi Saw. pun memberikan tambang itu kepada dia. Ketika Abyad bin Hammal ra. Telah pergi, seseorang yang ada dimajelis itu berkata, “tahukah anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan kepada dia sesuatu yang seperti air mengalir. “ Ibnu al-Mutawakkil berkata: Lalu Rasulullah Saw. mencabut kembali pemberian tambang garam itu dari dia. (HR Abu Dawud).
Inilah kebijakan ekonomi dalam islam dimana para penguasa selalu berpihak pada kepentingan, kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat baik secara orang-perorangan. Tentu karena penguasa wajib dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan seluruh warga negaranya, tampa kecuali. Hal ini tentu berbeda dengan kebijakan ekonomi kapitalis. Dimana kebijakannya akan selalu lebih berpihak kepada para pemilik modal ketimbang kemaslahatan rakyatnya. Allahu alam bissawab.
Oleh: Nurlinda/pemerhati sosial
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
