Opini : Sulsel Darurat Human Trafficking Dan Narkoba ?

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan

Terkini.id, Makassar – Masih hangat diingatan kita kasus pembunuhan mahasiswa salah satu Perguruan Tinggi Negeri Islam di Makassar, kini publik kembali dikejutkan dengan dugaan maraknya kasus human trafficking dan penyalahgunaan obat terlarang.

Dugaan ini berawal dari terkuaknya pengusutan kasus narkoba dimana pelakunya juga terlibat perdagangan manusia. Sebagaimana yang diungkap oleh Kapolres Gowa, AKBP Boyke FS Somala, kasus dugaan human trafficking ini merujuk pada kronologis kasus narkoba yang menjerat AP, “Karena belum mampu membayar, sebagai upah gantinya diberikan upah dalam bentul sabu,” terang Boy, SindoNews.com Senin (23/12/2019).

Maraknya kasus ini menempatkan Makassar sebagai wilayah penyalahguna narkotika nomor 7 di Indonesia. Sesuatu hal yang wajar jika dibandingkan dengan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah yang hanya memiliki tiga Badan Narkotika Nasional Kabupaten / kota (BNNK) yang beroprasi di Bone, Palopo dan Toraja, sementara di sul-sel terdapat 24 kabupaten/kota.

Sementara itu, makassar sebagai ibu kota provinsi sul-sel memiliki peluang yang sangat besar untuk penyaluran narkotika tidak memiliki BNNK. Ketiadaan BNNK ini disinyalir kurangnya dana dari pemerintah. Hal ini diungkap oleh kepala BNNP sul-sel, Brigjen Polisi Idris Kadir. Beliau mengatakan ” Karena keterbatadan anggara negara sehingga muncul moratorium. Pembentukan BNNK ini pun dilakukan secara selektif dan sistem prioritas,” Merdeka.com Rabu (18.12)

Tentu saja jika dibandingkan dengan jumlah Kabupaten/Kota dan penduduk sul-sel tidak akan mampu melakukan pencegahan pengedaran narkoba dengan hanya mengandalkan tiga BNNK saja.

Menarik untuk Anda:

Hal lain yang juga patut untuk di perhatikan adalah maraknya kasus human trafficking (perdagangan manusia). Dimana para pelaku melibatkan perempuan dibawah umur sebagai sasaran “perdagangan”. Ironisnya, para wanita dibawah umur ini hanya dijadikan saksi/korban yang hanya diberikan sanksi wajib lapor, sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku.

Faktor utama yang menjadi pemicu maraknya kasus ini ditengarai oleh tuntutan ekonomi, beban hidup yang begitu berat, lapangan pekerjaan yang sulit untuk didapatkan serta tuntutan gaya hidup mendorong masyarakat untuk menempuh jalan praktis untuk memenuhi kebutuhannya.

Disisi lain, peran negara di bidan sosial ekonomi sangat minim dan hanya membatasi pada tataran pengawasan semata. peran ini telah menghilangkan fungsi dan tanggungjawab negara dalam memelihara urusan umat. Akhirnya di bidang ekonomi terjadi liberalisasi yang menafikkan peran agama sebagai pengontrol aktivitas yang tidak boleh ditempuh dalam memenuhi kebutuhan.

Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam, dimana peraturan tegak diatas paradigma yang shohih, dan pada hakikatnya kehidupan manusia wajib terikat dengan hukum syara. Inilah yang menjadi penguat bagi masyarakat untuk senantiasa mengontrol aktivitasnya agar senantiasa berjalan diatas rel yang lurus.

Syariat Islam diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia yang pada hakekatnya menjadi solusi atas setiap permasalahan yang dialami oleh manusia. Sebagai contoh, ketika Islam diterapkan maka negara memiliki peran dan tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan individual berupa sandang, pangan dan papan. Termasuk kebutuhan kolektif berupa pendidikan, kesehatan dan keamanan. sehingga tidak perlu di khwatirkan maraknya wanita yang mencari nafkan dengan cara memperjualkan diri, termasuk akan mencegah maraknya penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Selain faktor pecegahan dengan cara pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, islam juga menetapkan sanksi keras bagi para pelaku. Terhadap pelaku pengedaran obat-obat terlarang dihukumi sebagai orang yang menyebarkan khomr.

“Allah melaknat khomr, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan.” (HR. Ahmad)

Hadis ini sekaligus juga menunjukkan bahwa kesepuluh pihak itu telah melakukan tindak kriminal dan layak dijatuhi sanksi sesuai ketentuan syariah. Peminum khamr, sedikit atau banyak, jika terbukti di pengadilan, akan dihukum cambuk sebanyak 40 atau 80 kali. Anas ra. menuturkan:

«كَانَ النَّبِيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَضْرِبُ فِي الخَمْرِ باِلجَرِيْدِ وَالنَّعَالِ أَرْبَعِيْنَ»
Nabi Muhammad saw. pernah mencambuk peminum khamar dengan pelepah kurma dan terompah sebanyak empat puluh kali (HR al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi dan Abu Dawud).

Citizen : (Nur Hikmah. S.Pd.I)

Konten Bersponsor

Mungkin Anda Suka

Konsolidasi Aksi Terkait PPDB Jalur Zonasi di SMA Negeri 07 Makassar

Pangdam XIV Hasanuddin Sambut Kedatangan 450 Satgas Yonif 721/Makkasau

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar