Pemerintah Akan Kembali Terapkan Aturan PPKM dan WFH, Perhatian Bagi yang Belum Vaksin!

Terkini.id, Jakarta – Perkembangan kasus varian Covid-19 Omicron di Indonesia terus melonjak. 

Kasus yang sejak pertama kali ditemukan di Afrika Selatan itu menjadi pemicu utama lonjakan kasus dalam beberapa hari terakhir. 

Dalam upaya melakukan pencegahan terhadap lonjakan kasus Omicron di Indonesia, pemerintah akan kembali memperketat aturan aktivitas masyarakat, seperti penerapan PPKM dan bekerja dari rumah atau work from home (WFH). 

Tak hanya itu, pemerintah juga menegaskan bahwa yang bisa ‘bebas’ beraktivitas di tempat umum hanyalah bagi mereka yang telah mendapat vaksinasi dosis kedua saja, dan tak berlaku bagi mereka yang belum divaksin.

Kabar tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers, Senin 17 Januari 2022. 

“Pemerintah akan kembali melakukan asesmen PPKM yang dievaluasi setiap minggunya dan menghapus asesmen dua minggu, semata-mata untuk mengikuti perkembangan kasus Omicron yang diprediksi meningkat sangat cepat,” kata Menko Luhut dalam konferensi per usai rapat terbatas, dikutip dari cnbcindonesia.com. 

“Persyaratan masuk ke tempat publik akan diperketat, hanya yang sudah divaksinasi dua kali dapat beraktivitas di tempat publik,” timpalnya. 

Dalam kesempatan itu, Luhut mengimbau kepada seluruh perusahaan di Tanah Air agar dapat mempekerjakan karyawannya dari rumah selama dua minggu ke depan. 

“Kami mengimbau kalau di kantor tidak perlu 100%. Tidak perlu 100% yang hadir. Jadi diatur saja,” ungkap Luhut. 

Ia juga mengemukakan bahwa setiap perusahaan dapat melakukan asesmen sesuai dengan keadaannya masing-masing untuk menentukan kebijakan bekerja dari rumah, selama tidak mengganggu produktivitas. 

“Kita serahkan pada pimpinan perusahaan untuk melakukan asesmen sendiri. Saya mengimbau opsi tersebut bisa diambil. Hal ini dilakukan untuk menjaga kasus tetap terkendali,” timpal Luhut. 

Selain itu, Luhut juga telah meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak bepergian ke luar negeri jika tidak ada keperluan mendesak. 

Terutama pegawai pemerintah sudah melarang keras pejabatanya ke luar negeri. 

“Tidak ada salahnya kita mulai membatasi dan menahan mobilitas ke luar rumah serta aktivitas berkumpul yang tidak perlu,” tutur Luhut. 

Luhut menekankan, pemerintah akan terus memantau perkembangan kasus varian Omicron di sejumlah negara, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi ke depan. 

Pemerintah, juga akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar tren peningkatan kasus Omicron di Indonesia bisa jauh lebih terkendali dibandingkan negara lain. 

“Pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan dengan negara lain sehingga tidak membebani sistem kesehatan kita,” tegasnya. 

Luhut memperkirakan puncak gelombang Omicron di Indonesia terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret tahun ini.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.