Dengan peluncuran QRIS ini, Pemkot Makassar menargetkan seluruh BUMD dan SKPD mengintegrasikan sistem pembayaran digital ke dalam layanannya.
Harapannya, pendapatan daerah lebih optimal, kebocoran berkurang, dan proses administrasi keuangan menjadi transparan serta akuntabel.
“Kita sudah sepakat hari ini. Kalau di kemudian hari masih ada selisih-selisih keuangan, berarti kita tidak komitmen. Transformasi digital bukan sekadar slogan, tetapi harus menjadi budaya kerja dan kebiasaan masyarakat Makassar,” tutup Munafri.
Sedangkan, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas inisiatif PD Pasar, PD Terminal, dan PDAM Kota Makassar yang mulai menerapkan sistem pembayaran digital berbasis QRIS di sektor pelayanan publik, khususnya di pasar tradisional dan kawasan terminal.
“Sangat mendukung langkah ini sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan,” ujarnya.
- Soroti Maraknya Kasus Begal, Wakil Ketua DPRD Makassar Eric Horas Desak Pemkot Beri Solusi Kongkrit
- Dokter Dewi Setiawati: Orang Tua Harus Jadi Tempat Pulang Anak, Bukan Sekadar Pengirim Uang
- Toyota Kuasai 36 Persen Pasar Otomotif Sulawesi hingga April 2026
- Gerakan Rakyat Sulsel Bela Kritik Anies, Asri Tadda: Optimisme Harus Dibangun di Atas Kejujuran
- Jurnalis Media Online Jadi Korban Penganiayaan Brutal dan Ancaman Pembunuhan di Takalar
Menurut Aliyah, langkah tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.
“Transaksi non-tunai melalui QRIS bukan hanya mempermudah, tetapi juga memberikan rasa aman dan transparansi bagi pedagang maupun pengguna jasa terminal,” ujarnya di Pasar Pusat Niaga Daya, Kecamatan Biringkanaya.
Ia menambahkan bahwa penerapan QRIS di pasar dan terminal menjadi contoh konkret transformasi digital yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain efisiensi transaksi, sistem ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas pendapatan daerah dan meminimalkan potensi kebocoran.
“Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan untuk memastikan layanan publik lebih modern, cepat, dan akurat,” tegasnya.
Pada kesempatan ini, Kepala BI Sulsel,
Rizki Ernadi Wirnanda mengatakan, Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan berpandangan, digitalisasi transaksi melalui QRIS bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera diterapkan di seluruh sektor, termasuk pasar tradisional, restoran, dan layanan publik.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
