Mitra Terkini
Terkini.id, Makassar – Pengamat Pemerintahan Kota Makassar Arif Wicaksono menilai pelantikan akbar pengembalian jabatan lingkup pemerintah Kota Makassar justru mengungkap masalah terbesar dalam bernegara. Terutama, kata dia, persoalan yang menyangkut otonomi daerah.
“Jadi harusnya kan, persoalan daerah itu jangan terlalu di intervensi sama pusat,” ungkap Arif saat dikonfirmasi, Jumat, 26 Juli 2019.
Kendati demikian, dia mengatakan hal tersebut telah merujuk surat dari Kemendagri, dan menjadi panduan bahwa yang kemarin dimutasi era “Danny” Pomanto dikembalikan.
Sebagai akademisi, Arif mengatakan hal itu sekaligus menjadi kelemahan lantaran selama ini otonomi daerah memang masih bergantung sama pusat, jakarta.
“Jadi ketergantungan itulah yang kelihatan sekali. Jangankan di kota makassar, di provinsi saja begitu kan,” ungkapnya.
- Jika Basis Dukungan Husniah dan DM Solid, Pengamat Prediksi Bisa Menangkan Pilkada Gowa
- Cepat Tentukan Usungan, Pengamat Sebut Nasdem Percaya Diri di Pilkada 2024
- Pengamat Sebut Elektabilitas Anies Baswedan Turun Jika Tak Ada Jabatan, Warganet: Pengamat Asu
- Meski Peluangnya Sangat Kecil, Pengamat Sebut Puan Maharani Masih Ada Jalan, Netizen: Kayak Nggak Ada Orang Lain Saja
- Pengamat: Airlangga Berpotensi Jadi Capres Pilihan Rakyat
Ia mengamati bahwa selama ini pemerintah tengah mempertontonkan sistem pemerintahan yang buruk. Ia mencontohkan bahwa kalau salah sedikit SK dibatalkan, nanti dilantik yang lain.
“Karena sumber daya manusia itu sebetulnya di pemerintahan yang ASN sudah ada jenjang kariernya, sudah di atur, Kalau di intervensi begitu, ya nanti tidak ada yang jelas nanti,” ujarnya.
Arif kritisi prinsip-prinsip otonomi daerah
Menurut Dekan Fisib Unibos tersebut, hal demikian seharusnya tak terjadi. Ia mengatakan kalau urusan pemerintah Makassar maka seyogyanya pemerintah Makassar yang mengurusi.
“Jangan lagi diintervensi dari pemerintah provinsi. Jadi maksud saya, kalau semua serba di intervensi seperti itu, tidak akan berjalan baik ini pemerintahan,” terangnya.
Ia kemudian mengkritisi perihal prinsip-prinsip otonomi daerah yang diseminarkan. Seperti memberi pelatihan di Pemda, tetapi pelaksanaanya ternyata maunya yang merasa berkuasa.
“Jadi kayak tidak teratur, tidak ada tata kelola yang baik yang ditunjukkan oleh pemerintah,” ungkapnya.
Saat ditanya perihal unsur politik, ia mengatakan dalam setiap perbuatan selalu ada unsur politisnya.
“Termasuk perbuatan melantik beberapa pejabat yang dulunya sudah sempat dimutasi,” tutupnya.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.