Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu merasa heran dengan kebijakan pemerintah soal minyak goreng.
Warga yang ingin membeli minyak goreng harus menunjukkan aplikasi Peduli Lindungi atau NIK yang mulai digalakkan 11 Juli 2022 mendatang.
Lewat akun media sosial twitter pribadinya, Said Didu mengatakan bahwa kebijakan tersebut malah justru membebani rakyat bukan memudahkan.
“Saya heran kenapa kebijakan migor hrs bebani rakyat?” cuitnya dalam akun Twitter pribadinya @msaid_didu yang dikutip Senin 27 Juni 2022.
Said Didu lalu mencoba menyarankan kepada pemerintah hasil dari ekspor CPO atau minyak sawit mentah agar bisa dimanfaatkan sedemikan rupa untuk subsidi.
- Kabar Rencana PPN Naik Jadi 12 Persen Tahun 2025, Said Didu: Pemerasan Rakyat
- Komnas Sebut Ada Indikasi Pelanggaran HAM di Kasus Brigadir J, Said Didu: Ucapannya Tergantung Arah Angin
- Jokowi Ingin IKN Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2036, Said Didu Kritik: Jadi Arena Balapan Mobil Gaib Seperti Esemka
- Peserta BPJS yang Meninggal Dunia Wajib ke Kantor, Said Didu: Memalukan!
- Fadli Zon Temui Ketua Parlemen Ukraina, Said Didu: Bawa Pesan Khusus Juga?
Said Didu pun yakin bahwa keuntungan yang bisa diraup sangat potensial yaitu mencapai Rp 200 Triliun dari ekspor dan bea CPO.
Jika dihitung-hitung menurut Said Didu subsidi minyak goreng di Indonesia hanya membutuhkan biaya sebesar Rp 25 Triliun saja.
Hal tersebut tentu saja masih sangat jomplang jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan dari ekspor dan bea keluar CPO.
“Dg aturan skrg, pemerintah potensial menerima pungutan ekspor dan bea keluar ekspor CPO sktr Rp200 trilyun per tahun, sementara hanya dibutuhkan sktr Rp25 trilyun utk subsidi slrh kbth migot dalam negeri dan ga ribet lagi,” tandasnya.
Cuitan Said Didu tersebut sontak membuat para warganet melontarkan sejumlah tanggapan di kolom komentar.
“@DPR_RI ga pernah beli minyak curah sih, ga ngerti rakyat kecil, ga bersuara buat rakyat kecil, turun dong dengerin pemilih lo yg banyak wong cilik, protestin cerewetin tegur tu para pembuat kebijakan! Aleg nya pasif, malu-maluin!” tulis akun @KavindraOemar.
“Itulah karena mereka tidak “memahami” substansi pekerjaan mereka sendiri! Akibatnya semua aspek kehidupan di negeri wakanda ini kacau balau dan merusak dan melanggar hukum tata negara sudah baku,” tulis akun @dama_bang.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.