Terkini.id, Jakarta – Baru-baru ini, PDI Perjuangan (PDIP) mengatakan bahwasanya kebijakan Menteri Perdagangan, yakni M Lutfi, sangatlah bertentangan dengan visi Presiden Joko Widodo alias Jokowi sekaligus seolah ingin membodohi rakyat dengan “menjajah” para petani.
PDIP beranggapan bahwa rencana impor beras yang akan dilakukan jelas membuktikan Menteri Perdagangan (Mendag), M Lutfi, ingin membodohi rakyat.
“Dari aspek historis, ideologis, dan amanat konstitusi, serta pemahaman terhadap konstituen utama kekuasaan pemerintahan negara adalah petani rakyat, kebijakan tersebut sama sekali tidak benar,” ujar Hasto dalam Webinar Repdem bertajuk ‘Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente’ pada Kamis kemarin, 25 Maret 2021, dikutip terkini.id dari Jpnn.
“Impor beras, meski dilakukan tidak pada saat panen, merendahkan kecerdasan rakyat petani,” sambungnya.
Hasto meminta agar Mendag Lutfi tak menyia-nyiakan upaya Presiden Jokowi pada kedaulatan pangan.
- Eks Mendag Lutfi Diperiksa Dalam Kasus Minyak Goreng, Kejagung : Untuk Memperkuat Pembuktian dan Melengkapi Berkas
- Chusnul Chotimah: Menteri BUMN sampai Presiden Jokowi Turun Tangan Urus Minyak Goreng, 'Mendag Lutfi Gunanya Apa'
- Mendag Ancam Pengusaha yang Langgar Larangan Ekspor Minyak Goreng, Netizen: Tangkap Proses dan Penjarakan
- Akhirnya! Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Ketua BPKN Dukung Penuh Kebijakannya
- Bahaya! Perusahaan Sawit Sponsori Penundaan Pemilu 2024, Masinton Pasaribu Sebut Anggarannya untuk Bayar Sidang MPR
Itu karena menurut Hasto, Presiden Jokowi selalu menegaskan komitmennya bahwa ia tidak impor beras, bahkan mencintai produk dalam negeri.
Presiden Jokowi, lanjut Hasto, telah membangun lumbung pangan nasional dan waduk di sejumlah provinsi serta menyelenggarakan penelitian dan inovasi di bidang pangan.
“Lalu kenapa Menteri Perdagangan yang seharusnya mendorong ekspor malah berkampanye untuk impor, bahkan menantang presiden dengan mengatakan siap diberhentikan?” tanya Hasto keheranan.
Politikus asal Yogyakarta itu juga menjawab isu yang menuding PDIP sebagai partai pemerintah rasa oposisi.
Bagi Hasto, penolakan atas kebijakan impor beras merupakan bagian dari aksi untuk melindungi Presiden Jokowi dari Menteri Perdagangan yang menutup mata terhadap kemampuan produksi petani Indonesia.
“Lebih baik kami berpihak melindungi Bapak Presiden Jokowi yang telah punya kebijakan pangan berdikari, tetapi dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangannya,” papar Hasto lagi.
Ia juga memberikan peringatan kepada Lutfi agar tidak membodohi rakyat dengan dalih kebijakan impor merupakan warisan menteri sebelumnya.
Menurut Hasto, Lutfi seharusnya melakukan koreksi terhadap kebijakan sebelumnya yang menyimpang, bukannya berdalih itu sebagai “warisan”.
“Mendag Saudara Luthfi, jangan rendahkan kecerdasan rakyat dengan berbagai kalkulasi-kalkulasi yang sebenarnya untuk mengatakan impor itu harus dilakukan.”
Sebagai informasi, webinar tersebut juga dihadiri oleh Dirut PT Bulog Budi Waseso, Anggota Komisi Pertanian DPR sekaligus Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, dan Dirjen Tanaman Pangan Suwandi.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.
