Mitra Terkini
Terkini.id, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DKN Garda Bangsa Muhammad Rodli Kaelani belum lama ini menyoroti nama Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution usai memberikan tanggapan soal usulan Ketua Umum PKB terkait pemilu 2024 ditunda.
Sebelumnya, Syahrial Nasution menyebutkan penundaan pemilu berarti menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden.
Shahrial lantas menyindir dengan menyarankan ketua umum parpol yang elektabilitasnya rendah dari berbagai hasil lembaga survei untuk ikut menggungat syarat ambang batas (presidential treshold).
“Drpd giring wacana perpanjangan masa jabatan presiden yg inkonstitusional, lebih baik Ketum parpol yg tdk laku di survey2 nasional ikut berjuang ke MK. Hapus presidential treshold 20 persen di Pilpres 2024,” kata Syahrial di akun Twitternya @syahrial_nst.
Dia lantas meminta agar wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga penundaan pemilu tidak digembar-gemborkan dengan alasan hasil survei.
- Sarankan Demokrat Tidak Seperti Orang Patah Harapan, Achmad Baidowi: Ikut Saja KIB!
- Zulkifli Hasan Jabat Mendag, Politisi Demokrat Sebut Jauh dari Cerminan Masalah yang Dihadapi: Lebih Dekat Kepada Politik Kekuasaan
- Syahrial Nasution: Big Data itu Produk Ilmiah Jika Tidak Berani Membukanya ke Publik, Apa Bedanya dengan Obrolan Warung Kopi?
- Kritik Pernyataan Jokowi Soal Penundaan Pemilu, Syahrial Nasution: Kalau Usul Sistem Khilafah dan Komunis Bagaimana?
- Jokowi Sebut Penundaan Pemilu Bagian Demokrasi, Syahrial Nasution: Bagaimana dengan Orang yang Usul Pemerintahan Diganti Komunis?
“Tdk perlu melacurkan diri dgn menabrak konstitusi dg dalih hasil survey,” tegasnya.
Merespons hal tersebut, Rodli Kaelani menilai bahwa komentar yang dilontarkan Syahrial Nasution soal usulan tersebut masih seperti berpolitik layaknya anak kecil.
Rodli bahkan tampak membandingkan kapasitas Syahrial Nasution dengan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai Wakil Ketua DPR.
“Gus Muhaimin kan kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR saat menerima audiensi para pelaku usaha dan di kantor DPR, jadi wajar menerima aspirasi terlepas beliau setuju atau tidak secara pribadi,” ujar Rodli.
Selain itu, Rodli juga tidak terima dengan analisa Syarial seolah Muhaimin tengah “melacurkan diri”.
Menurutnya, analisa itu tanpa tesis, abal-abal dan asal bicara. Syahrial dianggapnya tidak memahami kapasitas seseorang dalam berkomentar. Dikutip dari Rmol. Sabtu 26 Februari 2022.
“Kan memang tugas pimpinan DPR meneruskan aspirasi masyarakat kepada eksekutif, di wilayah pemerintahan,” ujar mantan Ketua Umum PB PMII itu.
Rodli menambahkan, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PKB pun, adalah wajar jika Cak Imin menimbang situasi dan dinamika politik yang berkembang di masyarakat. Termasuk aspirasi yang datang dari masyarakat terkait penundaan Pemilu 2024.
“Tinggal nanti mungkin atau tidak, konstitusional atau tidak, ya tentu dengan banyak pertimbangan serta masukan, karena kita tahu, politics is the art of possibilty,” ujar dia.
Rodli mengatakan, tak perlu bereaksi berlebihan terhadap sebuah aspirasi yang muncul.
“So, ga perlu kayak anak kecil liat sesuatu, baca sesuatu, kepingin sesuatu, pake mau nya dan ngedumel kalo belum terpenuhi, terus uring-uringan,” tandas Rodli.
Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.