Masuk

Soal Logo Halal Baru, MUI : Tentu MUI Harap Ada Diskusi Mendalam yang Menyangkut Publik Dengan Seluruh Kepentingan

Komentar
DPRD Kota Makassar

Terkini.id, Jakarta – Terkait pembentukan label halal yang baru, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam Soleh berharap ada diskusi mendalam yang menyangkut kepentingan public.

Pada Jumat saat bertemu dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementeriaan Agama (Kemenag) di Kantor MUI, Asrorun meminta agar Kemenag idealnya bisa menyerap aspirasi terlebih dahulu dari masyarakat sebelum pembentukan label halal yang baru.

“Sebagai kebijak publik, tentu idealnya menyerap aspirasi public yang hidup di tengah masyarakat. Mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis dan sosiologis,” kata Asron sebaagaimana dilansir dari Cnnindonesiacom. Jumat, 18 Maret 2022.

Baca Juga: Usai Suara Adzan dan Logo Halal, Kemenag Tegaskan Ceramah Ramadhan Cukup 15 Menit Saja

Menurut Asrorun, penetapan label halal merupakan aspek penting dalam rantai sertifikasi halal yang melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, ia berpesan sebelum memutuskan sebuah logo, harus ada diskusi publik dengan berbagai pemangku kepentingan.

“Idealnya ada diskusi public terhadap pelbagai kepentingan. Misal dengan teman-teman pegiat hala, seniman, dan ahli-ahli di bidangnya,” kata dia.

MUI, di sisi lain, melihat masalah ini secara proporsional, menurut Asrorun. Pasalnya, hal itu terkait dengan tugas, wewenang, dan wewenang BPJPH Kementerian Agama berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang memberi kewenangan pada pembentukan label halal.

Baca Juga: Viral, Santri Ini Singgung Logo Halal Versi Kemenag: Ini Sih Cocoknya Untuk Logo Minyak Goreng!

“Tentu MUI harap ada diskusi mendalam yang menyangkut public dengan seluruh kepentingan,” kata dia.

Seperti diketahui, BPJPH Kemenag menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal itu dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan pemberlakuan logo halal baru itu secara nasional, maka label yang dikeluarkan oleh ormas secara bertahap akan tak dipakai.

Label halal baru itu ditanggapi pro dan kontra oleh masyarakat. Masyarakat banyak menilai label halal itu bersifat Jawasentris dan tak terbaca jelas tulisan halal dalam bahasa Arab. Sementara Kemenag sudah membantah bahwa label tersebut tak bersifat Jawasentris.