Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Dr Jufri Rahman, memimpin Rapat Percepatan dan Optimalisasi Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI, yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Selasa, 21 Januari 2025.
Terkini, Soppeng-Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah menemukan beberapa temuan terkait pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) kepada dokter spesialis di RSUD Latemammala Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian TPP ASN.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menargetkan pelantikan pejabat eselon II yang sudah mengikuti uji kompetensi atau job fit rampung pada akhir Juni 2021.
Kepala Inspektorat Kota Makassar Zainal Ibrahim bakal menyelidiki temuan LHP BPK terhadap Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informatika mulai pekan depan. Temuan
Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menindaklanjuti temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau LHP BPK. "Tadi rapat tindak lanjut dari beberapa LHP,
Pemerintah Kota Makassar tengah menghadapi kasus sengketa tujuh bidang tanah yang diklaim pihak ketiga. Hal itu berdasarkan catatan Laporan Hasil Penelitian Badan Pemeriksa Keuangan.
Anggota DPRD Kota Makassar Wahab Tahir mendesak Wali Kota Makassar menindaklanjuti seluruh temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau LHP BPK. Wahab menyampaikan,
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau LHP BPK mencatat 16 temuan dari kinerja pemerintah Kota Makassar. Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ismail Hajiali angkat bicara soal temuan LHP BPK terkait pengadaan 21 unit CCTV yang tak sesuai dengan spesifikasi.