Berikut Pernyataan Sikap Pegiat Literasi Makassar-LBH Pers Soal Razia Buku

Penggiat Literasi

Terkini.id, Makassar – Beberapa tahun belakangan, geliat razia buku yang bernuansa Marxisme dan lenimisme semakin marak dengan dalih mengancam idiologi Negara.

Setelah sebelumnya di Probolinggo, Jawa Timur, aksi razia tersebut kembali terulang tepatnya, 3 Agustus 2019 di Kota Makassar.

Sekolompok orang (Brigade Muslim Indonesia) yang mengatasnamakan identitas tertentu melakukan razia di salah satu toko buku Gramedia Makassar. razia tersebut dilakukan dengan dalih “Makassar harus bebas dari Paham Marxisme dan Lenimisme”

“Aksi razia tersebut tentu menimbulkan pertanyaan semisal, dalam kapasitas apa BMI melakukan razia? adakah gangguan ketertiban umum Kota Makassar akibat buku tersebut, rusakkah moral dan nilai agama akibat buku yang  di razia tersebut?,” ujar Staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar, Firmansyah saat diskusi dengan pegiat literasi di Kampung Buku Ininnawa.

Menurut Carly, sapaan akrabnya, dari sisi kewenangan, dapat dilihat bahwa tindakan BMI melakukan razia jelas tindakan yang dapat di kategorikan tindak pidana.

Pasalnya, kewenangan yang melakukan razia berada pada pemerintah, dalam hal ini penegak hukum, setelah mendapat izin dari ketua MK.

“Hal tersebut dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 dalam hal 241-242 yang menyatakan, Razia yang dilakukan pihak Kejaksaan, Kepolisian, dan alat negara lain hanya mungkin dilakukan selama ada izin dari pengadilan,” ungkapnya.

Penyitaan buku-buku sebagai salah satu barang cetakan tanpa melalui proses peradilan, sama dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang yang amat dilarang Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945.

Ia mengatakan pasal tersebut menegaskan, setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Dia menyebut, yang berwenang adalah pihak penegak hukum atau alat negara lain yang mesti didahului adanya proses peradilan.

Dengan hadirnya laku sekolompok orang yang mengatasnamakan identitas tertentu melakukan penghakiman kepada sumber pengetahuan dan  sumber peradaban tentu hal tersebut satu sikap yang ironis.

“Sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa peningkatan budaya literasi saat ini mesti terus digalakkan demi mewujudkan cita-cita bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa,” urainya.

Penulis dan Pustakawan di Kota Makassar, Anwar Jimpe Rahman, mengatakan tidak menduga peristiwa razia buku menyebrang di Sulawesi Selatan.

“Saya juga kaget, razia buku terjadi di Kota Makassar,” kata dia.

Dia menyebut peristiwa tersebut memang sudah seringkali terjadi di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, khususnya Pulau Jawa.

Wartawan senior, Irma Puan Mawar, mengatakan, pihak kepolisian perlu menindak secara hukum lanataran memang  bagian dari tugasnya. Namun, kata Imhe, sapaanya, posisi komunitas literasi dan LBH tetap mengawal isu tersebut.

“Bahwa anda tidak bisa seenak itu,” ungkapnya.

Harry Isra, Kritikus, menawarkan alternatif untuk mengajak mereka (BMI) duduk bersama dalam sebuah forum dan berdialog.

“Sehingga kita tidak saling mencurigai dan dan saling menerka isi pikiran. Kita berdialog dan membahas pokok soalnya,” ujarnya.

Sebagai penyair, Ibe S Palogai, justru mengaku tidak gentar dengan peristiwa razia buku tersebut. Ia mengatakan hal tersebut sudah dipertontonkan negara jauh hari.

“Ini membuat saya tidak gentar, karena sebelumnya negara sudah lebih dulu merazia isi pikiran masyarakatnya,” cetusnya.

Ibe mencurigai BMI melakukan razia buku di Gramedia justru hendak mencari panggung.

Sementara, Faisal Oddang, sebagai Sastrawan, menyatakan selama ini kita sibuk dengan apa yang kita anggap benar, dan sibuk saling bantah argumen.

“Bahwa semua buku di toko Gramedia tidak bisa dirazia karena sudah punya ISBN dan melalui persetujuan negara,” ungkapnya.

Lain lagi dengan Sulham Yusuf yang berkecimpung dalam dunia perbukuan sejak 1993. Ia bercerita bahwa sebelum reformasi, negara menjadi masalah terbesar lanataram melarang peredaran buku yang dianggap berbahaya.

“Dulu, Kita jual buku seperti menjual narkoba, seperti ketika menjual Buku Pramoedya Ananta Toer,” ungkapnya.

Ia menyebut masalah razia buku sudah lama di Makassar. Ia pun mengaku sudah berkali kali didatangi, namun dirinya melawan dan mempertahankan apa yang menjadi haknya.

Maka dari itu, bersama pegiat literasi, LBH pers Makassar menyatakan sikap, sebagai berikut:

1. Mengecam dan menolak segala bentuk tindakan intimidasi dan penyitaan terhadap buku.
2. Mendesak kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas kepada pelaku Razia tersebut.

Berita Terkait
Komentar
Terkini
News

120 Anggota Kodim 1425 Jeneponto Jalani Tes Urine

Terkini.id,Jeneponto - Sebanyak 120 angggota Kodim 1425 Jeneponto ikut serta melakukan tes urine. Ini dilakukan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba