Makassar Terkini
Masuk

Bharada E Dijerat Pasal 338, Pengamat: Itu Pembunuhan Biasa Tidak Direncanakan

Terkini.id, Jakarta – Pengamat hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menyebut Pasal 338 yang menjerat Bharada E soal tewasnya Brigadir J merupakan pembunuhan biasa dan tidak direncanakan berdasarkan informasi dari polisi, Sabtu 6 Agustus 2022.

Pengamat hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menerangkan alasan Bharada E tidak dijerat Pasal 340 KUHP soal kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Sebelumnya, Bharada E sudah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tersebut dengan Pasal 338 jo Pasal 55 jo Pasal 56 KUHP.

“(Pasal) 340 itu pembunuhan berencana. (Pasal) 338 itu pembunuhan biasa tidak direncanakan,” sebutnya dalam keterangannya pada Sabtu 6 Agustus 2022.

“Dalam konteks informasi dari polisi, J dan E kan tembak-tembakan, jadi tidak ada rencana membunuh,” lanjutnya, dilansir dari wartakotalive.com.

Perlu diketahui, Pasal 340 KUHP berbunyi: Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Di samping itu, Pasal 338 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Fickar mengatakan penetapan tersangka Bharada E sepanjang sudah didasari sedikitnya dua alat bukti merupakan sah.

“Dan dalam konteks ini tidak tergesa, karena dari pemeriksaan tersangka juga bisa berkembang keterlibatan pihak lain. Karena itu pencantuman pasal 55 dan 56 KUHP sangkaan pada E, menyiratkan dakwaan ditujukan perbuatan pembunuhan itu tidak ditanggung jawabi oleh satu orang,” jelasnya.

“Tetapi ada orang yang bersama sama (55 KUHP) umpamanya, yang menyuruh dan sebagaianya, juga ada yang membantu dan berkedudukan sebagai pembantu (56 KUHP) atau peran membantu saja. Artinya ada orang lain yang seharusnya bertanggung jawab selain Bharada E. Siapa otaknya di antara para pelaku? Itu yang akan digali JPU di pengadilan,” terang Fickar.

Di samping itu, dengan adanya pernyataan presiden dan Kapolri yang sudah membentuk tim khusus, dia menyebut semestinya kasus itu akan terungkap dan menjadi terang benderang.

Kemudian juga menjadi kesempatan Polri agar membersihkan oknum-oknum polisi diduga terlibat dalam kasus tersebut.

“Penetapan tersangka itu selalu ada alasannya, minimal didasarkan pada dua alat bukti. Jadi dari sudut yuridis tidak ada kejanggalan. Ini zaman transparansi yang semuanya bisa dikontrol. Jadi jika ada yang disembunyikan pasti ketahuan, karena akan terlihat tidak logis,” ungkap dia.

“Dalam penegakan hukum tidak ada istilah kambing hitam, yang ada pelaku utama atau pelaku pembantu. Artinya kambing hitam itu bisa didentikan sebagai pelaku utama atau otaknya,” tambahnya Fickar.