Dua Kali Aksi Desak Penegak Hukum Selidiki Dugaan Korupsi di Dinas Pertanian Jeneponto

Terkini.id, Jeneponto – Dugaan pelanggaran hukum terhadap pendistribusian bantuan ke masyarakat yang dilakukan oleh beberapa OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto terus disuarakan oleh mahasiswa dan aktivis di Jeneponto.

Pemerintah dan penegak hukum di Kabupaten Jeneponto terus didesak untuk melakukan evaluasi dan penyelidikan terhadap kinerja dan dugaan pelanggaran hukum yang diduga terjadi dibeberapa OPD Pemkab Jeneponto.

Hari ini, Selasa 10 September 2019, puluhan aktivis Pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam fraksi revolusi keadilan kembali menyuarakan desakannya kepada Bupati dan penegak hukum di Jeneponto di depan kantor Bupati, DPRD dan Kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto

Fraksi Revolusi Keadilan Jeneponto itu mendesak Bupati Jeneponto untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Bansos BPNT dan pihak Institusi penegak hukum di Jeneponto untuk melakukan pengawasan secara ketat dan penyilidikan terhadap dugaan pelanggaran atas pendistribusian Bantuan Pangan Non Tunai yang diduga tidak berkesesuaian dengan standar dan besaran jumlah bantuan sebagaimana Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai.

Selain itu, Pengunjuk rasa Meminta kepada Bupati Jeneponto untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Sosial, Dinas Pertanian.

“Kami meminta Kapolres Jeneponto dan Kajari Jeneponto untuk mengawasi dan melakukan penyelidikan secara ketat pendistribusian seluruh bantuan pemerintah untuk Masyarakat Jeneponto pada Dinas Sosial, Dinas Pertanian karena diduga realisasi tidak sesuai anggaran yang telah disediakan oleh negara,” tegas Alim Bahri saat berunjuk rasa di depan kantor Bupati Jeneponto

Dimana pada Kamis, 5 September 2019. Komite Pemuda Parlemen Sulawesi Selatan cabang Jeneponto menggelar unjuk rasa di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.

Pengunjuk rasa mendesak Kejaksaan Negeri Jeneponto untuk mengusut tuntas dugaan korupsi pada Dinas Pertanian, dan mendesak Bupati Jeneponto untuk mencopot Kepala Dinas Pertanian Jeneponto.

Pengunjung rasa Menyampaikan, Anggaran APBD tahun 2016 pada Dinas Pertanian Jeneponto diketahui sebesar Rp 15.096.707.136 sedangkan realisasinya Rp 12.507.953.336.

“Kami menyampaikan aspirasi atas dugaan korupsi di Dinas Pertanian, pemeriksaan atas BPK dan BPKP pada Dinas Pertanian menunjukkan ketidaksesuaian penganggaran dengan realisasi anggaran, diduga terdapat kerugian negara kurang lebih 3 miliar,” tegas Edy Subarga. Korlap Aksi.

Komentar

Rekomendasi

Pantau Posko Siaga Gugus, Wakil Bupati Jeneponto Apresiasi Kinerja Petugas

Bupati Jeneponto Imbau Masyarakat Wajib Pakai Masker di Tengah Wabah Corona

Bupati Jeneponto Serahkan DHKP, Harap Semua Kecamatan Capai Target

Penjual Gogos Harap Dewan dan Pejabat Jeneponto Sumbangkan Gajinya Untuk Tangani Corona

Sekda Jeneponto Apresiasi Tim Posko Siaga Gugus Pengawasan Covid-19

Pantau Posko Siaga Covid-19, Ketua Plh Gugus Tugas Jeneponto Terapkan ini

Perbatasan Diperketat di Jeneponto, Semua Kendaraan dan Penumpang Disterilkan

Pimpin Rapat Terbatas, Bupati Jeneponto Tegaskan Dana Operasional Posko Covid-19 Dipercepat

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar