Masuk

Harga BBM Naik, Legislator Golkar Sebut Rakyat Terpaksa Menelan Pil Pahit

Komentar

Terkini.id, Jeneponto – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Irmawati Zainuddin menolak kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga BBM bersubsidi yang memaksa masyarakat menelan pil pahit.

“Sangat menolak, itu kebutuhan sehari bagi masyarakat, kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tentunya akan berdampak kebutuhan pokok rakyat Indonesia dan yang pastinya akan semakin menambah pengeluaran sehari-hari masyarakat, tentunya itu akan meresahka,” terang Irmawati.

Legislator Golkar itu pun berharap Presiden Joko Widodo dapat menjau kembali kebijakan yang dikeluarkan pada 3 September 2022.

Baca Juga: Pemkab Jeneponto Kerjasama Baznas Serta UIN dalam Pengelolaan Zakat dan Pendidikan

“Kebijakan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi itu merupakan bentuk ketidak berimpatinya pemerintah terhadap kondisi masyarakat yang masih kesulitan ekonomi pasca pandemi covid-19,” ungkap Irmawati.

Menurutnya, kebijakan Presiden Joko Widodo itu tentu akan memaksa menelan pil pahit.

“Kondisi Masyarakat sekarang kan dalam pemulihan ekonomi, pendapatnya belum begitu membaik, jadi masyarakat delema, jika kebijakan itu tidak ditinjau kembali, ya masyarakat lah yang menelan pil pahit,” tuturnya.

Baca Juga: Tingkatkan Kapasitas SDM, Asosiasi BPD Jeneponto Gelar Bimtek, Bupati Tegaskan Ini

Irmawati mengatakan hal itu lantaran sebagaian besar penduduk Kabupaten Jeneponto itu berprofesi petani, yang dalam mengolah lahan taninya mengunakan BBM.

“Kita ini menjadi simalakama, disisi lain harga sudah ditetapkan dan berjalan. Kami selaku wakil rakyat, tentu sangat prihatin, dengan kondisi yang harus dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat di Jeneponto,” pungkasnya.