Kunjungi Kantor P3E SUMA, DPRD Buton Selatan bahas Rancangan Perda RTRW

Tulisan ini adalah kiriman dari Citizen, isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
Laporkan tulisan

Terkini.id, Makassar, Konsultasi terkait pembahasan perda dipertanyakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menitik beratkan mengenai kelengkapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai data pendukung pembahasan Peraturan Daerah tentang RTRW di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara dihelat pada hari ini .

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Pusat PengendalianPembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku (P3E SUMA) KLHK di ruang Bangun Praja, gedung Rachmat Witoelar, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 17, pada hari Kamis, 30 Januari 2020.

DPRD Buton Selatan dalam hal ini dihadiri langsung oleh La Ode Armada Ketua DPRD Kab Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir bersama Anggota DPRD lainnya yang terkait dengan Dodi Hasri Ketua Komisi 1 DPRD Buton Selatan, H Laharnu, Karlina Sukarman SM, H La Opo juga turut hadir dari Sekertariat DPRD Buton Selatan, La Halila Mukmin dan Wa Ode Indrawati.

Kunjungan kerja membahas tentang pembahasan strategis dengan pembahasan hukum yang sesuai dengan persetujuan yang telah ditentukan.

Pertemuan di buka oleh Kepala Bidang Tata Usaha P3E SUMA Azri Rasul SKM, M.Si, MH yang hadir mewakili Kepala Pusat P3E SUMA didampingi oleh Ketua DPRD Kab Kab. Buton Selatan La Ode Armada serta Ir. Asnidar Adnan, M.Hut Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup P3E SUMA.

Baca juga:

Terkait Tugas dan fungsi dari P3E SUMA sesuai yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri LHK No.18 Tahun 2015 , Pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion, Pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion, dll.

“Tiga strategi pokok dalam organisasi P3E SUMA yaitu visi bersama , kerja tim yang solid dan peningkatan kapasitas dengan konsep humanis serta budaya etos kerja,” ulas Azri Rasul, Kepala Bagian TU.

“Kantor P3E SUMA merupakan kantor yang berwawasan lingkungan melalui program Eco Office, Sumber daya yang kami manfaatkan dengan efisien dan ramah lingkungan seperti penggunaan kertas timbal balik, penggunaan Tumbler, meminimalisir penggunaan makanan, untuk sampah di sini telah dikelola dengan baik melalui Bank Sampah Unit P3E SUMA dengan prioritas dari para pegawai Lingkup P3E SUMA dll, juga disebut pengomposan sehingga kita tidak hanya melakukan kampanye terkait cara pengolahan sampah tetapi kita telah menerapkannya dalam keseharian, “tambah Azri Rasul.

Pada kesempatan yang sama, La Ode Armada Ketua DPRD Kab Buton Selatan mengucapkan terima kasih sudah di terima langsung dalam kunjungan kerja pada kesempatan ini.

Sementara itu menurut paparan Dodi Hasri selaku Ketua Komisi 1 DPRD Buton Selatan, dalam proses pembuatan RTRW dalam periode kurang dari 5 tahun yang ditambahkan sementara dalam proses perencanaan pembuatan Perdanya.

“Diharapkan dapat melakukan pengelolaan yang harus dilakukan sistem yang dilakukan KLHS ini dapat bersinergi terhadap RTRW,” Ulas Dodi Hasri Ketua Komisi 1 DPRD Buton Selatan,

DPRD Buton Selatan sebagai fungsi pengawasan di daerah Buton Selatan adalah ‘isu tambang’ di mana hasil penambangan ini, ada juga masyarakat yang pro tetapi ada yang kontra. Ingatlah juga dapat mengubah fungsi Lingkungan Hidup, “pungkas Dodi Hasri.

Dalam paparan di pertemuan bersama DPRD Buton Selatan, Kepala Bidang Andi Asnidar Adnan mengatakan, pentingnya kajian RPJMD dan RTRW dalam membuat KLHS.

Sementara KLHS dan RPPLH menjadi kajian selama 30 tahun yang akan datang.

Muatan yang dipublikasikan tentang KLHS adalah Daya Dukung dan Daya Tampung / DDDT

Muatan Rancangan Tata Ruang Wilayah / RTRW sesuai PP26 / Tahun 2008 tentang Rencana Struktur Ruang: sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan Rencana pola ruang: rencana kawasan lindung

Hal senada juga diutarakan oleh Kepala Bidang DDDTLH Mini Farida, ST, M.Si, terkait Kajian muatan KLHS berdasarkan kapasitas DDDTLH untuk pembangunan , solusi layanan atau jasa ekosistem, efisiensi penggunaan SDA, kapasitas dan kapasitas adapatasi untuk perubahan potensi hayati melalui pembahasan overlay peta RTRW, peta rawan bencana, peta DDDT jasa ekosistem, pengatur udara dan penyedia pangan, peta potensi pertambangan, peta alokasi lahan dan peta penunjukan kawasan hutan.

Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen perencanaan RPPLH, RPJMD, evaluasi RTRW, dan KLHS.

Mini Farida juga menambahkan, ada program Jakstrada, Kebijakan Strategi Daerah yang merupakan perwakilan dari masing-masing pemerintah daerah dan merupakan hal yang wajib dilakukan untuk setiap daerah.

Perhelatan kegiatan ini berlangsung hangat dengan diskusi yang dihadiri juga oleh para Kepala Subbidang di P3E SUMA.

Selanjutnya Kegiatan ini ditutup dengan sesi foto bersama.

Komentar

Rekomendasi

LKBH Makassar Dukung Kebijakan New Normal

DPC PKB Kabupaten Bone Minta Pemda Perhatikan Pendidikan Pondok Pesantren Ditengah Wacana New Normal

Peduli Masyarakat Kecil Terdampak Pandemi Covid-19, Lembaga Metamorfosis Bersama Tump Clothing Bagikan Sembako dan Masker

Mangatas Tambunan, Capai Angka 203 Jenasah Terduga Covid-19 Ini Warning

BBKSDA Sulsel Gelar Webinar Meretas Jalan Satwa Liar Kembali ke Alam Dimasa Pandemi

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar