Melihat Bagaimana Politik Mempengaruhi Akses dan Keadilan dalam Sistem Kesehatan di Indonesia

SEBAGAI pendahuluan, kesehatan bukan hanya persoalan medis, tetapi juga merupakan persoalan politik. Dalam paradigma baru kesehatan masyarakat, kesehatan dipandang sebagai hasil interaksi berbagai determinan sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat.

Politik memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan siapa yang memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, jenis pelayanan yang tersedia, bagaimana pelayanan tersebut didanai, serta kelompok masyarakat mana yang memperoleh manfaat terbesar dari kebijakan kesehatan.

Di Indonesia, hubungan antara politik dan kesehatan terlihat jelas melalui penyusunan undang-undang, pengalokasian anggaran kesehatan, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), desentralisasi sistem kesehatan, hingga berbagai reformasi yang dilakukan pasca-pandemi COVID-19. Kebijakan kesehatan yang dihasilkan oleh proses politik dapat memperluas akses pelayanan kesehatan dan meningkatkan keadilan sosial.

Sebaliknya, kebijakan yang tidak tepat dapat memperlebar kesenjangan kesehatan antarwilayah dan antarkelompok sosial. Oleh karena itu, memahami pengaruh politik terhadap akses dan keadilan kesehatan menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) dan tujuan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan.

Politik sebagai Determinan Sistem Kesehatan

Dalam perspektif kesehatan masyarakat modern, politik merupakan salah satu determinan struktural kesehatan.

Politik menentukan distribusi sumber daya kesehatan melalui kebijakan publik, regulasi, dan penganggaran. Keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah akan menentukan jumlah fasilitas kesehatan, distribusi tenaga kesehatan, cakupan program JKN, serta prioritas pembangunan kesehatan nasional.

Menurut Abdillah et al. (2025), hambatan struktural dalam akses layanan kesehatan di Indonesia masih dipengaruhi oleh ketimpangan pembangunan, distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata, serta keterbatasan koordinasi kebijakan antarwilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan tidak dapat dipisahkan dari keputusan politik yang mengatur distribusi sumber daya publik.

Paradigma baru kesehatan masyarakat menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak kesehatan seluruh warga negara. Oleh karena itu, proses politik harus mampu menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada prinsip equity (keadilan) dan social justice (keadilan sosial), bukan sekadar efisiensi ekonomi.

Pengaruh Politik terhadap Akses Pelayanan Kesehatan

Akses pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai kebijakan politik yang berkaitan dengan pembiayaan, infrastruktur, dan sumber daya manusia kesehatan.

Salah satu contoh paling nyata adalah implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan hasil keputusan politik pemerintah dan DPR dalam membangun sistem perlindungan kesehatan universal.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.