Melihat Bagaimana Politik Mempengaruhi Akses dan Keadilan dalam Sistem Kesehatan di Indonesia

Perubahan kebijakan menuju Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) juga menunjukkan bagaimana keputusan politik digunakan untuk mengurangi kesenjangan layanan kesehatan. Sistem kelas sebelumnya dinilai menciptakan stratifikasi pelayanan berdasarkan kemampuan ekonomi peserta. Implementasi KRIS diharapkan dapat mengurangi diskriminasi pelayanan dan memperkuat prinsip keadilan sosial dalam sistem kesehatan nasional (Amelia et al., 2025).

Desentralisasi Politik dan Ketimpangan Kesehatan

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Dari satu sisi, desentralisasi memungkinkan kebijakan kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Namun di sisi lain, desentralisasi juga dapat menghasilkan ketimpangan apabila kapasitas daerah berbeda-beda.

Daerah yang memiliki sumber daya fiskal besar mampu membangun rumah sakit, puskesmas, dan program kesehatan yang lebih baik dibandingkan daerah yang memiliki anggaran terbatas.

Akibatnya, terdapat kesenjangan indikator kesehatan antarwilayah, seperti angka kematian ibu, prevalensi stunting, dan ketersediaan tenaga kesehatan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa keadilan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan nasional, tetapi juga oleh dinamika politik lokal. Pemerintah daerah yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan kesehatan cenderung menghasilkan capaian kesehatan yang lebih baik dibandingkan daerah yang kurang memberikan prioritas terhadap sektor kesehatan.

Politik Anggaran dan Prioritas Pembangunan Kesehatan

Aspek lain yang menunjukkan pengaruh politik terhadap kesehatan adalah pengalokasian anggaran kesehatan. Dalam proses politik, kesehatan harus bersaing dengan sektor lain seperti pendidikan, infrastruktur, pertahanan, dan ekonomi untuk memperoleh alokasi anggaran negara.

Besarnya anggaran kesehatan mencerminkan komitmen politik pemerintah terhadap pembangunan kesehatan. Anggaran yang memadai memungkinkan peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan, penguatan program pencegahan penyakit, serta peningkatan kualitas tenaga kesehatan.

Namun demikian, perdebatan politik mengenai pengelolaan anggaran kesehatan masih terus berlangsung, terutama setelah reformasi regulasi kesehatan melalui UU No. 17 Tahun 2023. Beberapa pihak menilai bahwa keberhasilan reformasi kesehatan sangat bergantung pada komitmen politik dalam menjamin pendanaan yang berkelanjutan dan efektif untuk mencapai pemerataan pelayanan kesehatan (Hertanto & Purwoto, 2025).

Dalam paradigma baru kesehatan masyarakat, investasi kesehatan tidak lagi dipandang sebagai beban anggaran, melainkan sebagai investasi pembangunan manusia yang akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Tantangan Politik Kesehatan di Indonesia

Meskipun berbagai reformasi telah dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan politik yang memengaruhi akses dan keadilan kesehatan di Indonesia.

Dapatkan update berita terkini setiap hari dari Terkini.id. Mari bergabung di Saluran Whatsapp "Terkinidotid", caranya klik link https://whatsapp.com/channel/terkinidotid, kemudian klik ikuti.